NASIONAL – Peran krusial pers sebagai pilar demokrasi sekaligus sarana pengawasan kekuasaan (check and balance) kembali disoroti oleh Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai.
Saat membuka secara resmi agenda Kelas Jurnalis HAM di The Green Forest Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (20/05/2026), ia secara khusus mengajak para jurnalis untuk menyajikan kritik yang lebih membangun dan tidak sekadar menebar pesimisme di tengah masyarakat.
Dalam pandangannya, ekosistem informasi saat ini terlalu sarat dengan sentimen yang kurang baik. Natalius Pigai mengutip temuan dari berbagai riset global yang mengindikasikan bahwa sekitar 80 persen muatan media massa kerap didominasi oleh isu-isu negatif.
Di samping itu, lebih dari separuh pemberitaan yang beredar dinilainya cenderung bersifat subjektif.
“Kita tidak memungkiri fakta bahwa media harus mampu memberikan kritik. Adanya unsur subjektif pun terkadang tak bisa dihindari, namun hal yang paling penting adalah menjaga objektivitas dan tidak membiarkan ruang publik dipenuhi oleh konten negatif saja sebagaimana temuan berbagai riset,” papar Pigai di hadapan para pewarta, seperti dikutip dari Merdeka.
Tokoh asal Papua ini juga membedah akar dari fenomena tersebut.
Menurutnya, dominasi pemberitaan negatif sangat dipengaruhi oleh paradigma lawas “bad news is good news”.
Doktrin bahwa kabar buruk akan selalu mendatangkan lebih banyak atensi dan pembaca dinilai telah mengakar terlalu kuat di industri pers.
Secara keilmuan psikologi, ia menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk lebih cepat merespons informasi negatif sangat erat kaitannya dengan cara kerja otak, khususnya pada sistem saraf bernama amigdala.
Oleh karena itu, Pigai menantang insan pers untuk berani keluar dari bias kognitif tersebut.
Ia berharap para jurnalis tidak hanya memproses sebuah peristiwa menggunakan insting reaktif dari satu sel amigdala saja, melainkan dengan kerangka berpikir yang jauh lebih luas dan komprehensif.
Meski menyadari tantangan terstruktur yang dihadapi para pewarta, terutama ketika harus berbenturan dengan kepentingan pemodal, kelompok tertentu, atau korporasi raksasa pemilik media, MenHAM menegaskan bahwa integritas tidak boleh tergadaikan.
Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan bahwa pemerintah pada dasarnya selalu terbuka terhadap masukan.
Media diakui memiliki fungsi esensial untuk mengawal laju pembangunan negara, asalkan kritik yang dilontarkan tetap bersandar pada fakta yang objektif dan berorientasi pada perbaikan sistem secara konstruktif.
