EKOBIS – Sulawesi Selatan mengalami deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan pada Juli 2026, setelah harga sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Harga Konsumen Sulawesi Selatan turun dari 112,06 pada Juni menjadi 111,86 pada Juli 2026.
Sementara secara tahunan, Sulsel masih mengalami inflasi sebesar 2,75 persen.
Angka inflasi tahunan tersebut melandai dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 3,56 persen.
Pada saat yang sama, inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Selatan hingga Juli tercatat sebesar 2,36 persen.
Data tersebut merupakan bagian dari Berita Resmi Statistik perkembangan Indeks Harga Konsumen Juli 2026 yang dirilis BPS pada Senin (03/08/2026).
Secara nasional, BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen pada Juli 2026.
Inflasi tahunan nasional berada pada level 2,88 persen dengan IHK sebesar 111,73.
Ketua Tim Data Statistik BPS Sulsel Prayitno mengatakan, deflasi di Sulawesi Selatan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Secara nasional umumnya itu deflasi dan di Sulsel deflasi 0,18 persen dan itu disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” ujar Prayitno.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,37 persen.
Penurunan harga sejumlah hasil pertanian dan hortikultura menjadi faktor utama yang menahan pergerakan IHK selama Juli.
Komoditas yang dominan menyumbang deflasi antara lain tomat, cabai rawit, emas perhiasan, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, jagung manis, cumi-cumi, dan kacang panjang.
Penurunan harga komoditas tersebut dikaitkan dengan meningkatnya pasokan di pasar seiring berlangsungnya panen di sejumlah daerah.
Ketersediaan barang yang lebih besar membuat tekanan harga bahan pangan mulai berkurang.
Meski demikian, penurunan harga pangan tidak terjadi pada seluruh komoditas.
Sejumlah barang dan jasa justru mengalami kenaikan harga dan menjadi penahan deflasi lebih dalam.
Komoditas yang memberikan andil inflasi bulanan antara lain bensin, biaya akademi atau perguruan tinggi, beras, ikan layang, ikan teri, ikan cakalang, biaya taman kanak-kanak, sepeda motor, bawang putih, dan sewa rumah.
Secara tahunan, inflasi Sulawesi Selatan pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,75 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Juli 2025 yang mencapai 3,05 persen.
Tekanan inflasi tahunan berasal dari kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan indeks tertinggi sebesar 9,78 persen.
Kelompok tersebut diikuti penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,42 persen serta kelompok transportasi sebesar 3,15 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan sebesar 2,54 persen, pendidikan 2,25 persen, perlengkapan rumah tangga 1,86 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,77 persen.
Kenaikan juga tercatat pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,56 persen, kesehatan 1,33 persen, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,21 persen.
Dilihat berdasarkan andilnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,81 persen.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,79 persen, sedangkan kelompok transportasi menyumbang 0,39 persen.
Emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar, yakni 0,67 persen.
Komoditas lain yang ikut mendorong inflasi adalah bensin dan ikan layang masing-masing sebesar 0,15 persen.
Sigaret kretek mesin memberikan andil 0,12 persen, sedangkan nasi dengan lauk dan minyak goreng masing-masing menyumbang 0,11 persen.
Daging ayam ras memberikan andil inflasi 0,08 persen.
Telepon seluler, cabai merah, dan angkutan udara masing-masing memberikan andil 0,07 persen, sedangkan pelumas atau oli mesin menyumbang 0,06 persen.
Dari delapan kabupaten dan kota yang menjadi wilayah pemantauan IHK di Sulawesi Selatan, Kota Palopo mencatat inflasi tahunan terendah pada Juli 2026.
Inflasi Palopo tercatat sebesar 1,48 persen dengan IHK 110,40.
Angka tersebut berada jauh di bawah inflasi Sulawesi Selatan yang mencapai 2,75 persen.
Sebaliknya, Kabupaten Luwu Timur mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,50 persen dengan IHK 113,54.
Posisi Luwu Timur sebagai daerah dengan inflasi tertinggi masih berlanjut, meskipun tingkatnya telah menurun dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 4,32 persen.
Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat inflasi tahunan sebesar 3,07 persen, disusul Kabupaten Wajo 3,05 persen dan Kota Makassar 2,81 persen.
Watampone mencatat inflasi sebesar 2,50 persen, Bulukumba 2,24 persen, dan Kota Parepare 1,85 persen.
Perbedaan tingkat inflasi di delapan daerah tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan harga tidak berlangsung seragam.
Kondisi pasokan, pola konsumsi, biaya distribusi, serta ketergantungan terhadap komoditas dari luar daerah memengaruhi tingkat inflasi masing-masing wilayah.
Penurunan inflasi di Sulawesi Selatan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga.
Namun, pengawasan tetap diperlukan terhadap harga beras, bahan bakar, ikan, biaya pendidikan, dan komoditas lain yang masih memberikan tekanan inflasi.
