MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa di Kecamatan Manggala, sebagai bagian dari upaya mengubah sistem pengelolaan sampah dari metode pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan saniter (sanitary landfill).
Pembenahan tersebut mencakup penataan area penimbunan sampah seluas sekitar 16 hektare, pembangunan jalan beton sepanjang 275 meter, rehabilitasi kolam air lindi, perbaikan drainase, hingga pengelolaan gas metana.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan sistem pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan persampahan yang selama ini dihadapi Kota Makassar.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak lagi cukup dilakukan dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat menuju tempat pembuangan akhir.
Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pembenahan sistem pengolahan di TPA.
“Transformasi pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar. Dibutuhkan perubahan pola pikir, kebiasaan, dalam membenahi persoalan persampahan dari lingkungan masyarakat hingga TPA Tamangapa,” kata Munafri, Senin (09/11/2026).
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, pembenahan TPA Tamangapa menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem persampahan yang lebih tertata dan mampu mengurangi dampak lingkungan.
Selama bertahun-tahun, kawasan TPA Tamangapa menghadapi persoalan tumpukan sampah terbuka, bau tidak sedap, serta potensi pencemaran akibat air lindi dan gas yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.
Karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan zona penimbunan, penggunaan tanah penutup atau cover soil, serta peningkatan infrastruktur pendukung di dalam kawasan TPA.
“Pembenahan terlihat dari pembangunan akses jalan sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter, serta penataan area penanganan TPA dengan luasan sekitar 16 hektare,” jelas Munafri.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa pembenahan TPA Tamangapa juga merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan masa pembenahan selama 180 hari, terhitung sejak Senin (23/02/2026) hingga Sabtu (22/08/2026).
Baca Juga : Kado Spesial HUT Makassar, 419 Rumah Warga Disulap Jadi Layak Huni
Zuhaelsi mengatakan, sebelum dilakukan pembenahan, TPA Tamangapa masih menggunakan metode open dumping, yakni sampah yang masuk dibuang dan ditumpuk secara terbuka tanpa sistem pengendalian lingkungan yang memadai.
“TPA Tamangapa awalnya menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau, lalat, gas metana, hingga pencemaran lingkungan,” jelas Zuhaelsi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Makassar mulai mengarahkan pengelolaan TPA menuju sistem sanitary landfill.
Dalam sistem ini, sampah ditempatkan pada sel atau zona penimbunan, kemudian dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah atau material penutup.
Penimbunan juga perlu didukung sistem pengendalian air lindi, drainase, serta pengelolaan gas metana untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan.
Menurut Zuhaelsi, penggunaan cover soil dalam pengelolaan TPA dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir.
Penutupan harian dilakukan dengan memberikan lapisan tanah pada timbunan sampah setelah kegiatan operasional selesai.
Sementara itu, penutupan antara diterapkan pada zona penimbunan yang tidak menerima sampah baru untuk jangka waktu tertentu.
Adapun penutupan akhir dilakukan ketika suatu zona atau sel TPA telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan penimbunan.
“Pembenahan tidak hanya pada penimbunan tanah urug, tetapi juga rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, pembangunan akses jalan, pembuatan terasering, serta pengelolaan gas metana,” ungkapnya.
Selain memperbaiki sistem penimbunan, Pemkot Makassar juga membangun infrastruktur pendukung untuk menunjang operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah.
Salah satunya pembangunan jalan utama TPA sepanjang 275 meter dengan lebar enam meter.
Jalan tersebut menggunakan konstruksi beton dengan dukungan tiang pancang untuk memperkuat struktur jalan yang dilalui kendaraan operasional.
Zuhaelsi menjelaskan pekerjaan tersebut termasuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA Tamangapa.
“Pekerjaan yang masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA ini memiliki masa pelaksanaan 200 hari kalender,” katanya.
Penanganan infrastruktur dilakukan pada kawasan TPA seluas sekitar 16 hektare.
Selain pembangunan jalan utama, pemerintah juga melakukan pengerasan jalan alternatif yang menghubungkan sejumlah zona aktif pembuangan sampah.
Pengerasan tersebut mencakup akses di sisi utara dan selatan kawasan TPA.
Dengan peningkatan infrastruktur tersebut, mobilitas kendaraan pengangkut sampah diharapkan menjadi lebih lancar, termasuk ketika harus menjangkau zona penimbunan yang berbeda.
Pembenahan akses juga diperlukan untuk mendukung proses penataan area TPA agar kegiatan operasional dapat berlangsung lebih terkendali.
Pembenahan TPA Tamangapa tidak hanya diarahkan pada penanganan tumpukan sampah dan perbaikan infrastruktur.
Pemkot Makassar juga berencana meningkatkan pengelolaan gas metana yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik.
Gas tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar TPA.
Menurut Zuhaelsi, pengembangan program pemanfaatan gas metana diharapkan dapat menjangkau sekitar 100 kepala keluarga (KK).
Baca Juga : Perayaan HUT Makassar Tahun Ini Lebih Sederhana, Roem Ungkap Alasannya
Rencana tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah agar pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, pemanfaatan gas metana tersebut masih merupakan program yang dikembangkan dan belum dinyatakan telah beroperasi untuk seluruh keluarga sasaran.
Di sisi lain, Munafri juga mendorong pengembangan kawasan TPA Tamangapa menuju konsep Kota Hutan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan melalui peningkatan tutupan vegetasi serta mendukung pengurangan emisi karbon.
Menurut Munafri, pembenahan fisik TPA perlu dibarengi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Pemilahan sampah rumah tangga, pengurangan volume sampah, serta pengolahan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam mengurangi beban yang masuk ke TPA.
Ia menilai keberhasilan penanganan sampah tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik.
Pembenahan TPA Tamangapa turut menjadi salah satu program yang disoroti Pemkot Makassar dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar pada Senin (09/11/2026).
“Di momentum HUT ke-419 Kota Makassar tahun 2026, perubahan ini menjadi salah satu potret nyata. Tentu, ikhtiar menghadirkan kota yang lebih bersih, sehat, mewariskan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Munafri.
Sementara itu, Zuhaelsi berharap seluruh langkah pembenahan yang dilakukan dapat memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan sanksi administratif terhadap TPA Tamangapa.
Pemerintah juga menargetkan pengelolaan TPA menjadi lebih tertata, terkendali, dan mampu mengurangi risiko pencemaran terhadap lingkungan sekitar.
“Proses sudah terlihat di TPA ini, menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola persampahan Kota Makassar,” tutup Zuhaelsi.
