NASIONAL – Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 yang dinantikan jutaan pekerja belum juga terealisasi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 tersebut masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yassierli menyampaikan perkembangan program BSU saat ditemui wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Ia meminta para pekerja bersabar karena pemerintah belum memulai penyaluran bantuan.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026).
Menaker memastikan hingga pernyataan tersebut disampaikan, bantuan untuk kuartal IV 2026 belum disalurkan kepada pekerja.
Pemerintah juga belum mengumumkan tanggal pasti dimulainya pencairan.
Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah menetapkan ketentuan mengenai besaran bantuan, persyaratan penerima, hingga rencana penyalurannya.
Berdasarkan keterangan resmi Kemnaker pada Kamis (05/11/2026), BSU 2026 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Pemerintah menetapkan besaran BSU sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus, bukan dicairkan setiap bulan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja.
Baca Juga : APBN Minus Rp379,3 Triliun, Pemerintah Pastikan Kondisi Keuangan Negara Masih Aman
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menjelaskan bahwa BSU merupakan salah satu bentuk stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja.
Program tersebut dipersiapkan bagi pekerja yang memenuhi kriteria berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Kemnaker, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri karena proses penentuan penerima menggunakan data yang telah tersedia dan akan diverifikasi oleh pemerintah.
Pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai calon penerima BSU kuartal IV 2026.
Namun, jumlah tersebut belum menjadi angka final karena proses pemeriksaan data calon penerima masih berlangsung.
Yassierli menjelaskan, setelah tahapan administrasi di Kementerian Keuangan selesai, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data calon penerima bantuan.
Baca Juga : Prabowo Janjikan Dana Tambahan untuk Daerah, Kabupaten Minimal Rp20 Miliar
Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data atau data cleansing menggunakan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang benar-benar memenuhi persyaratan dan mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.
Karena proses verifikasi belum selesai, jumlah akhir penerima BSU masih dapat berubah dari target awal pemerintah.
Berdasarkan ketentuan Kemnaker, penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Persyaratan lainnya adalah memiliki gaji atau upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan.
Namun, untuk wilayah dengan upah minimum lebih tinggi dari batas tersebut, ketentuan penghasilan disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku.
Pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU akan diprioritaskan.
Sementara itu, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima bantuan.
Kemnaker menyatakan besaran upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima mengacu pada data gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Di tengah penantian pencairan BSU, Yassierli mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama mengenai jadwal pencairan dan pendaftaran bantuan.
Ia meminta pekerja hanya mengikuti informasi dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kemnaker sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa program BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri melalui tautan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan.
Karena itu, masyarakat diminta menghindari tautan tidak resmi yang meminta data pribadi, termasuk NIK, nomor rekening, maupun informasi sensitif lainnya.
Informasi mengenai program BSU dapat diakses melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id
