NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto berencana mengucurkan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah yang bersumber dari penghematan belanja negara.
Dana yang disiapkan mencapai Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten di Indonesia.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, tambahan anggaran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan hasil efisiensi belanja negara untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran tersebut dan berencana menyalurkannya dalam waktu dekat.
“Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Kepala Negara menjelaskan, besaran bantuan untuk setiap daerah dapat berbeda.
Kabupaten dengan wilayah atau kebutuhan pembangunan yang lebih besar berpeluang memperoleh tambahan dana di atas alokasi minimum tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti penyaluran maupun petunjuk teknis mengenai penggunaan dan pembagian tambahan anggaran tersebut.
Baca Juga : APBN Minus Rp379,3 Triliun, Pemerintah Pastikan Kondisi Keuangan Negara Masih Aman
Prabowo juga berencana mengumpulkan para gubernur dan bupati untuk membahas penyaluran dana, termasuk memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Prabowo menjelaskan bahwa sumber tambahan anggaran daerah berasal dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, anggaran belanja barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan terdapat potensi pemborosan hingga 30 persen akibat penggelembungan harga dan ketidakefisienan sistem pengadaan.
Prabowo menilai pembenahan tata kelola belanja pemerintah dapat menghasilkan penghematan dalam jumlah besar yang kemudian dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Raffi Ahmad Disorot, KPK Akhirnya Buka Suara
Presiden memperkirakan potensi penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp400 triliun apabila sistem pengadaan barang dan jasa diperbaiki.
Pemerintah, kata Prabowo, perlu mengurangi praktik pembelian barang secara terpisah oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah, terutama untuk barang dengan spesifikasi serta kualitas yang sama.
Sistem pengadaan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu menekan perbedaan harga sekaligus mencegah pemborosan anggaran negara.
Prabowo mencontohkan pengadaan obat-obatan di rumah sakit yang dapat memiliki harga berbeda meskipun jenis barang yang dibeli sama.
Karena itu, pemerintah mendorong penataan sistem pengadaan agar belanja negara dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Selain rencana tambahan dana untuk pemerintah daerah, Prabowo menyampaikan bahwa hasil efisiensi belanja negara juga membuka peluang perluasan program pembangunan nasional.
Salah satunya adalah rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Pemerintah sebelumnya merencanakan perbaikan sekitar 71.000 sekolah sepanjang 2026.
Namun, melalui efisiensi anggaran, cakupan program tersebut berpotensi meningkat menjadi 88.000 sekolah atau bertambah sekitar 17.000 sekolah dari rencana semula.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Prabowo menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026, dengan rencana penambahan sekitar 2.000 desa hingga akhir 2027.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan wilayah pesisir sekaligus meningkatkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan.
