LUWU – Bupati Luwu, H. Patahudding, menekankan pentingnya validitas dan kualitas data pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat koordinasi agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan Patahudding saat membuka Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Luwu Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Luwu, Selasa (17/11/2026).
Forum ini digelar dalam rangka penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027.
Menurut Patahudding, kualitas data memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan data yang valid dan terukur, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin agar setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Luwu benar-benar didasarkan pada data yang valid dan terukur. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Patahudding.
Baca Juga : Cegah Ribuan Pegawai Kehilangan Pekerjaan, Pemkot Makassar Perpanjang Kontrak PPPK
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam mengelola serta menyediakan data sesuai standar yang telah ditetapkan.
Melalui Forum Satu Data Indonesia ini, Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan mampu menghasilkan Daftar Data Daerah Tahun 2027 yang akurat, mutakhir, terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Imran, menjelaskan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan pengelolaan data antarperangkat daerah.
Ia menyebutkan, pelaksanaan forum tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Lingkup Kabupaten Luwu.
Menurut Imran, salah satu fokus utama forum adalah penyelarasan standar data, metadata, serta interoperabilitas data antarinstansi produsen data.
Baca Juga : Pemkot Palopo Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD
Ketiga aspek tersebut diperlukan agar data yang dihasilkan setiap perangkat daerah dapat terintegrasi dan digunakan secara konsisten.
“Melalui pelaksanaan forum ini, tata kelola data pemerintahan di Kabupaten Luwu diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan data yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Selain itu, forum tersebut menghasilkan penyepakatan penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027 sebagai salah satu instrumen pendukung perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, sejumlah kepala OPD, kepala subbagian perencanaan dan program, serta undangan lainnya.
Melalui penguatan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan ketersediaan data, tetapi juga memastikan data tersebut benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
















