NASIONAL – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.
Agenda utamanya adalah pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Perampasan Aset setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati rancangan aturan tersebut sehari sebelumnya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan bahwa pengesahan RUU tersebut telah dijadwalkan dalam rapat paripurna hari ini.
“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).
Rancangan aturan yang telah dibahas sejak 2008 itu kini memasuki tahap akhir pembentukan undang-undang setelah pembahasannya diselesaikan pada tingkat komisi.
Kesepakatan membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang.
Baca Juga : RUU Perampasan Aset Akhirnya Rampung
Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan persetujuannya agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembahasan tingkat II.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang hadir mewakili pemerintah, turut menyetujui kelanjutan proses pembentukan undang-undang tersebut.
Dalam keterangan resmi DPR, pemerintah menilai aturan perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan masyarakat.
Habiburokhman menjelaskan, Panja RUU Perampasan Aset telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum mencapai kesepakatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 DIM terkait redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Sementara itu, Dasco menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan masyarakat, akademisi, pakar hukum, serta berbagai organisasi.
Menurut Dasco, rangkaian pembahasan itu menjadi bagian dari upaya DPR menyerap aspirasi sebelum rancangan aturan disahkan.
Proses pembentukan RUU tersebut juga berlangsung lebih cepat dari target pengesahan sebelumnya, yakni paling lambat 15 Desember 2026.
Baca Juga : Ramai Tuntutan Audit Ijazah DPR, Dasco dan Saan Mustopa Persilakan Publik Cek Data
Salah satu substansi penting dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme perampasan harta yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya, dengan prosedur dan pengawasan pengadilan.
Mekanisme yang dibahas mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
RUU tersebut juga mencakup pengaturan terhadap aset yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi, termasuk kasus investasi bodong yang merugikan banyak korban.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban kejahatan, serta pembentukan badan pengelola dan pengawas aset.
DPR menyatakan mekanisme pengawasan diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum maupun digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak tertentu.
Dalam pembahasannya, ditegaskan pula bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Pembentukan undang-undang tentang perampasan aset telah menjadi pembahasan panjang dalam agenda legislasi nasional sejak 2008.
RUU tersebut sebelumnya beberapa kali masuk dalam pembicaraan pemerintah dan DPR, tetapi belum mencapai tahap pengesahan.
Pada periode DPR 2024–2029, pembahasan kembali dipercepat hingga akhirnya disetujui sebagai RUU usul DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (06/10/2026).
Setelah pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah, Komisi III DPR melanjutkan pembahasan substansi sebelum menyelesaikan keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
















