banner 970x250
NasionalPolitik

Publik Desak Audit Ijazah Anggota DPR, Petisi Tembus 22 Ribu Tanda Tangan

25
×

Publik Desak Audit Ijazah Anggota DPR, Petisi Tembus 22 Ribu Tanda Tangan

Sebarkan artikel ini
Publik Desak Audit Ijazah Anggota DPR, Petisi Tembus 22 Ribu Tanda Tangan
Example 468x60

NASIONAL – Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik terus mendapat dukungan.

Sebuah petisi daring yang menyerukan transparansi serta pemeriksaan ulang keabsahan ijazah para wakil rakyat telah mengumpulkan lebih dari 22 ribu tanda tangan.

banner 300x600

Berdasarkan hasil pemantauan langsung melalui platform Change.org pada Selasa (17/11/2026) pukul 15.22 WITA, petisi tersebut telah memperoleh 22.072 tanda tangan.

Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” itu dibuat oleh Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026).

Tuntutan tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Melalui petisi itu, penggagas menyoroti pentingnya keterbukaan rekam jejak akademik anggota legislatif sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pembahasan anggaran negara.

Dalam deskripsi petisinya, Farida menilai integritas serta kredibilitas pendidikan para wakil rakyat merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual,” demikian salah satu pernyataan yang tertulis dalam deskripsi petisi di Change.org.

Penggagas berpendapat bahwa masyarakat berhak mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan diperoleh melalui prosedur akademik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Gibran Mundur Sebelum Paripurna, Usulan Pemakzulan di DPR Tak Berlanjut

Menurutnya, keterbukaan dokumen pendidikan juga diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.

Petisi tersebut memuat tiga desakan utama kepada lembaga negara dan seluruh anggota DPR.

Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan seluruh anggotanya membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah kepada publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Baca juga:  Diwarnai Isak Tangis Bahagia, Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Undang-Undang Perlindungan PRT

Kedua, KPU bersama kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif.

Proses tersebut diharapkan berlangsung secara transparan dan independen, dengan hasil pemeriksaan yang dapat diakses masyarakat.

Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela memperlihatkan dokumen pendidikan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya menjaga kepercayaan publik.

Penggagas petisi juga mengaitkan keterbukaan dokumen pendidikan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Transparansi adalah kunci utama pemerintahan yang bersih (good governance),” tulis penggagas dalam deskripsi petisinya.

Baca Juga : Budi Arie Konfirmasi Pengunduran Diri Gibran, Begini Proses Konstitusional Selanjutnya

Petisi itu turut mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas para wakil rakyat.

Dalam perkembangannya, petisi tersebut menarik perhatian masyarakat dan menjadi salah satu perbincangan mengenai transparansi pejabat publik.

Jumlah dukungan yang mencapai 22.072 tanda tangan berdasarkan pemantauan pukul 15.22 WITA memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan tuntutan tersebut.

Namun, petisi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat dan bukan hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan adanya pemalsuan ijazah di lingkungan DPR.

Permintaan audit juga belum dapat diartikan sebagai keputusan lembaga negara untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh anggota legislatif.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pendidikan paling rendah SMA atau sederajat merupakan salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPR.

Karena itu, persoalan jenjang pendidikan harus dibedakan dari keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan ketika mengikuti pencalonan.

Hingga pemantauan pada Selasa (17/11/2026) pukul 15.22 WITA, petisi tersebut telah mengumpulkan 22.072 tanda tangan.

Jumlah dukungan masih dapat berubah karena petisi tetap terbuka untuk masyarakat.

Example 300x600
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *