MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan kepada Komisi VII DPR RI, mulai dari pembangunan dermaga di wilayah kepulauan, penguatan industri, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (09/10/2026).
Munafri, yang akrab disapa Appi, mengatakan pembangunan dermaga dibutuhkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepulauan sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari.
Namun, menurutnya, keterbatasan kewenangan pemerintah kota menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Kepulauan Spermonde. Ia meminta dukungan agar Pemkot Makassar dapat membangun dermaga di pulau-pulau wilayahnya.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Appi mengusulkan pembangunan gedung yang representatif untuk kegiatan seni, budaya, dan MICE. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kegiatan berskala nasional maupun internasional dengan kapasitas ribuan orang.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujarnya.
Appi juga menyoroti kekayaan gastronomi Makassar. Ia berharap pemerintah pusat mendukung upaya memperoleh pengakuan UNESCO terhadap kekayaan kuliner tersebut.
Dalam paparannya, ia turut menyebut pengakuan UNESCO terhadap pinisi.
Selain pariwisata, Appi menekankan perlunya dukungan kebijakan untuk memperkuat ekosistem usaha dan investasi. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04 persen, dengan perdagangan barang dan jasa sebagai salah satu penopang utama.
Menurutnya, posisi geografis Makassar sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur menjadi modal penting untuk mengembangkan industri.
Appi meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi bahan baku yang masuk untuk diolah di daerah. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu pengembangan industri, termasuk garmen yang menghadapi tingginya biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” jelasnya.
Ia berharap aspirasi tersebut memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Menurut Evita, tim hadir untuk menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.
