LUWU – Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) tematik ketahanan pangan tahun 2026.
Program tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang berlangsung di Aula Eks Bappeda Kota Palopo, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palopo, Andi Poci, yang hadir mewakili Wali Kota Palopo.
Penyusunan dokumen ini diarahkan untuk memetakan potensi ancaman bencana yang dapat memengaruhi kawasan produksi pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di kedua daerah.
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rafa Karimah, menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kajian Risiko Bencana Kewilayahan Tahun 2026.
Rafa yang menjabat sebagai pejabat fungsional kebencanaan ahli pertama BNPB menyampaikan bahwa kajian tematik sebelumnya lebih banyak diarahkan pada kawasan pariwisata dan metropolitan.
Sementara pada 2026, BNPB mengembangkan pendekatan kajian berbasis kewilayahan dengan fokus pada ketahanan pangan.
Melalui pendekatan tersebut, potensi ancaman bencana akan dikaji dengan mempertimbangkan kondisi wilayah serta dampaknya terhadap sektor pangan.
Dalam laporannya, Rafa juga menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB yang tidak dapat menghadiri kegiatan secara langsung karena mengikuti rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Banten.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga diperlukan langkah penanggulangan yang terencana dan terkoordinasi.
Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Salah satu instrumen yang diperlukan pada tahap prabencana adalah dokumen KRB.
Dokumen tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi potensi ancaman, menilai risiko, serta menyusun langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
Penyusunan KRB tematik ketahanan pangan di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengenali potensi gangguan terhadap produksi dan ketersediaan pangan akibat bencana.
Kajian ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan dan penataan ruang dengan mempertimbangkan potensi ancaman di masing-masing wilayah.
Untuk menghasilkan dokumen yang sesuai kondisi lapangan, BNPB mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyediaan data, pelaksanaan survei, dan penyampaian masukan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan unsur masyarakat dinilai penting agar hasil kajian dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.
Dengan demikian, dokumen yang disusun tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengurangan risiko bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Doddy Rahmat, menyampaikan apresiasi atas penunjukan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo sebagai lokasi proyek percontohan.
Doddy hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang berhalangan mengikuti kegiatan karena harus mendampingi Gubernur dalam penanganan keadaan darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Doddy, pemetaan risiko bencana berbasis kewilayahan dengan fokus ketahanan pangan merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Ia mengapresiasi perhatian BNPB terhadap wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Luwu dan Palopo, dalam pengembangan kajian tersebut.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan menyiapkan data pendukung agar proses penyusunan dokumen berjalan sesuai kebutuhan wilayah.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Palopo, Andi Poci, menekankan pentingnya penyusunan dokumen kajian risiko bencana sebagai bagian dari upaya melindungi ketahanan pangan masyarakat.
Dalam sambutannya, Andi Poci menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia menilai Kota Palopo memiliki karakteristik wilayah yang membutuhkan perhatian dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Sejumlah potensi ancaman, termasuk dampak kondisi iklim seperti El Niño dan peningkatan curah hujan yang dapat memicu banjir, perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Menurutnya, ancaman bencana terhadap kawasan pertanian harus diantisipasi karena berpotensi mengganggu aktivitas produksi dan ketersediaan pangan masyarakat.
Karena itu, dokumen KRB tematik ketahanan pangan diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah.
Andi Poci juga mengajak seluruh perangkat daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dokumen.
Dukungan berupa data, informasi lapangan, dan masukan teknis diperlukan agar kajian yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi serta kebutuhan daerah.
Sosialisasi dan workshop tersebut turut dihadiri perwakilan Polres Palopo, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo, unsur TNI-Polri, akademisi, sektor swasta, tokoh masyarakat, serta peserta workshop.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu juga mengikuti kegiatan secara daring.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai penyusunan dokumen KRB tematik ketahanan pangan.
Data dan hasil kajian yang dihimpun nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo dalam merancang kebijakan pengurangan risiko bencana.
Penyusunan dokumen tersebut sekaligus diharapkan memperkuat koordinasi antardaerah dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
