PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 4 Tahun 2023.
Agenda yang berfokus pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lingkup Pemkot Palopo Tahun 2026 ini diselenggarakan di Ruang Pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, pada Kamis (25/06/2026).
Inisiatif sosialisasi ini digagas langsung oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palopo.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Palopo, Muh. Irwan Alwi, memaparkan bahwa langkah ini diambil guna menyamakan frekuensi dan pemahaman teknis terkait instrumen penilaian PEKPPP.
Tujuannya sangat jelas, yakni memastikan seluruh instansi pemerintah di daerah tersebut mampu memenuhi indikator pelayanan yang optimal serta mengedepankan asas transparansi.
Dalam laporannya, Irwan merincikan bahwa forum strategis ini melibatkan 47 Unit Lokus Evaluasi (ULE) di lingkungan Pemkot Palopo.
Jumlah tersebut merepresentasikan 30 persen dari total 157 populasi organisasi penyelenggara, yang mana hal ini telah sejalan dengan pedoman dan ketentuan pelaksanaan PEKPPP tahun ini.
“Kegiatan PEKPPP ini sendiri merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB untuk memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemkot Palopo, dan kami harap para peserta untuk berpartisipasi aktif untuk memenuhi bukti dukung aspek penilaian PEKPPP ini,” lapor Muh. Irwan Alwi di hadapan para peserta sosialisasi.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Zulkifli Halid memberikan arahan penting dalam sambutannya.
Ia mengingatkan bahwa partisipasi Pemkot Palopo dalam instrumen PEKPPP tidak boleh sekadar dimaknai sebagai ajang untuk mengejar nilai atau predikat prestisius semata.
Lebih esensial dari itu, evaluasi ini harus menjadi pemicu untuk membangun budaya pelayanan birokrasi yang benar-benar responsif terhadap hajat hidup masyarakat.
Zulkifli menyoroti bahwa ekspektasi publik masa kini telah berevolusi pesat.
Masyarakat tidak hanya menuntut ketersediaan layanan yang cepat, tetapi juga mengharapkan sistem yang terintegrasi.
Layanan tersebut harus mudah diakses, mudah dipahami, dan yang paling penting, mampu memberikan penyelesaian yang nyata atas berbagai kebutuhan warga.
“Kita harus membuat masyarakat puas dengan layanan yang kita berikan. Jika masyarakat senang, itulah kebahagiaan kita,” tegas Zulkifli memberikan suntikan motivasi kepada seluruh aparatur yang hadir.
Demi menjamin kelancaran evaluasi ini, Pj Sekda secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh kepada tim pelaksana PEKPPP.
Bentuk dukungan tersebut mencakup kecepatan penyediaan data, kelengkapan dokumen penunjang, hingga komitmen untuk mengeksekusi setiap tindak lanjut dari hasil evaluasi nantinya.
Mengakhiri arahannya, Zulkifli mengajak seluruh pihak yang berpartisipasi untuk menyerap materi sosialisasi dengan saksama.
Ia berharap ruang diskusi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menggali informasi esensial agar pelaksanaan PEKPPP tahun 2026 di Kota Palopo dapat berjalan dengan sukses dan berdampak positif bagi reformasi birokrasi daerah.
