DAERAH – Proses pengadaan tanah untuk rencana perpanjangan runway Bandara I Lagaligo Bua akhirnya memasuki tahap akhir.
Setelah sebelumnya sempat diwarnai perbedaan sikap warga terkait nilai ganti rugi lahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan uang ganti kerugian senilai Rp17,5 miliar kepada masyarakat terdampak pembangunan, Kamis (23/7/2026).
Penyerahan ganti kerugian tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag, Wakil Bupati Luwu Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, anggota DPRD Provinsi Sulsel Fadriaty AS, serta sejumlah pejabat terkait.
Pembayaran tersebut merupakan tahap akhir pengadaan tanah untuk mendukung rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara I Lagaligo Bua yang selama ini menjadi salah satu proyek strategis penguatan konektivitas di wilayah utara Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, proses pembebasan lahan sempat menghadapi tantangan setelah sebagian warga menyampaikan keberatan terhadap nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh tim appraisal.
Perbedaan pandangan itu menyebabkan proses penyelesaian pengadaan tanah berjalan lebih lama dari target yang direncanakan.
Namun melalui serangkaian sosialisasi, mediasi, dan koordinasi antara pemerintah, tim appraisal, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat pemilik lahan, mayoritas warga akhirnya menerima nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan sesuai hasil penilaian independen.
Program pengadaan tanah runway Bandara Bua sendiri merupakan lanjutan proses yang telah dimulai sejak tahun 2022.
Pada tahap akhir ini, pengadaan tanah mencakup puluhan bidang di Desa Pabbaresseng dan Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, dengan total nilai ganti kerugian mencapai sekitar Rp17,5 miliar.
Sebagian besar bidang telah selesai dibayarkan, sementara beberapa bidang lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi ahli waris.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, penyelesaian pembayaran ganti rugi menjadi langkah penting agar proses pengembangan Bandara I Lagaligo Bua dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya.
“Alhamdulillah, hari ini kita menyerahkan ganti kerugian pengadaan tanah untuk tahap akhir perpanjangan runway Bandara Bua. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Luwu Raya dan Toraja,” kata Andi Sudirman.
Menurutnya, setelah seluruh proses pengadaan tanah rampung, lahan tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan fisik runway.
“Harapan kita, setelah runway diperpanjang, Bandara Bua dapat melayani pesawat dengan kapasitas lebih besar sehingga membuka peluang penerbangan langsung ke Jakarta maupun daerah lainnya. Ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan,” ujarnya.
Bupati Luwu H. Patahudding mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus mendorong percepatan pengembangan Bandara I Lagaligo Bua.
Menurutnya, kehadiran bandara dengan fasilitas yang lebih memadai akan memberikan dampak besar terhadap sektor perdagangan, investasi, pariwisata, hingga mobilitas masyarakat di kawasan Luwu Raya.
“Pemerintah Kabupaten Luwu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas komitmen dan dukungan yang terus diberikan. Pengembangan Bandara Bua merupakan harapan besar masyarakat Luwu dan daerah penyangga lainnya,” ungkap Patahudding.
Bupati Luwu, menilai penyelesaian pengadaan tanah menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Luwu.
“Ini bukan sekadar pembangunan runway, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan Luwu. Dengan akses transportasi udara yang lebih baik, peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin terbuka,” katanya.
Diketahui, perpanjangan runway Bandara I Lagaligo Bua diproyeksikan meningkatkan efisiensi mobilitas penumpang dan barang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja, dan Toraja Utara.
Pemerintah berharap pengembangan bandara ini dapat melahirkan aglomerasi ekonomi baru yang mendorong pemerataan pembangunan di kawasan utara Sulawesi Selatan.
