NASIONAL – Harta kekayaan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp4,52 miliar berdasarkan perbandingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024 dan 2025 yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Data kekayaan tersebut kembali menjadi perhatian bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap berlangsung pada Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, total kekayaan Prabowo mencapai Rp2.066.764.868.191 atau sekitar Rp2,066 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan LHKPN periodik 2024 yang mencatat kekayaan Prabowo sebesar Rp2.062.241.012.691.
Dengan demikian, terdapat penambahan kekayaan senilai Rp4.523.855.500 atau sekitar Rp4,52 miliar, setara dengan kenaikan sekitar 0,22 persen.
LHKPN periodik 2024 sebelumnya dilaporkan pada 11 April 2025, sedangkan laporan periodik 2025 disampaikan pada 31 Maret 2026.
Artinya, angka kenaikan tersebut merupakan selisih kekayaan yang dilaporkan untuk periode 2024 dan 2025, bukan perhitungan keseluruhan perubahan harta selama dua tahun pemerintahan.
Berdasarkan rincian LHKPN 2025 yang dipublikasikan KPK, sebagian besar kekayaan Prabowo berasal dari kepemilikan surat berharga dengan nilai mencapai Rp1.677.239.000.000 atau sekitar Rp1,67 triliun.
Nilai tersebut mendominasi komposisi kekayaan Presiden, yakni sekitar 81 persen dari total harta yang dilaporkan.
Selain surat berharga, Prabowo memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp323.758.593.500.
Aset properti tersebut terdiri atas 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan serta Bogor, Jawa Barat.
Salah satu aset yang tercatat berada di Jakarta Selatan berupa tanah seluas 8.365 meter persegi dengan bangunan seluas 2.175 meter persegi. Nilai aset tersebut dilaporkan mencapai Rp178.400.575.000.
Prabowo juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1.258.500.000 yang terdiri atas tujuh unit mobil dan satu unit sepeda motor.
Sejumlah kendaraan yang dilaporkan di antaranya Toyota Alphard, Honda CR-V, Land Rover, Mitsubishi Pajero, Lexus, serta sepeda motor Suzuki.
Sementara itu, harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp16.464.523.500, sedangkan kas dan setara kas mencapai Rp48.044.251.191.
Dalam laporan periodik 2025 tersebut, Prabowo tidak mencatatkan utang sehingga total kekayaan bersihnya tetap sebesar Rp2.066.764.868.191.
Perbandingan kedua laporan menunjukkan adanya perubahan pada nilai sejumlah aset milik Presiden.
Nilai tanah dan bangunan Prabowo pada LHKPN 2024 tercatat sebesar Rp294.594.738.000. Angka tersebut meningkat menjadi Rp323.758.593.500 pada periode 2025.
Dengan demikian, nilai aset tanah dan bangunan yang dilaporkan bertambah sebesar Rp29.163.855.500.
Sebaliknya, nilai surat berharga mengalami penurunan dari Rp1.701.879.000.000 pada 2024 menjadi Rp1.677.239.000.000 pada 2025, atau berkurang Rp24,64 miliar.
Sementara itu, nilai kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas tercatat tidak berubah pada kedua laporan tersebut.
Perubahan nilai properti dan surat berharga itu menghasilkan kenaikan bersih total kekayaan sekitar Rp4,52 miliar.
Meski demikian, perbandingan LHKPN tersebut belum menjelaskan secara terperinci faktor yang menyebabkan perubahan nilai setiap aset, termasuk apakah berasal dari penyesuaian nilai, transaksi, atau faktor lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa laporan kekayaan Presiden Prabowo untuk periode 2025 telah melalui proses verifikasi dan dapat diakses oleh masyarakat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keterbukaan data kekayaan pejabat negara merupakan bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi.
“LHKPN Bapak Presiden sudah diverifikasi, lengkap dan saat ini sudah dipublikasikan. Sebagai bentuk transparansi, masyarakat bisa mengakses secara terbuka melalui laman elhkpn.kpk.go.id,” ujar Budi, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Selasa (12/05/2026).
KPK juga memandang kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan kekayaan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan.
Masyarakat dapat mengakses informasi harta kekayaan pejabat publik melalui sistem elektronik LHKPN yang dikelola KPK.
Adapun kenaikan kekayaan yang tercatat dalam laporan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya peningkatan penghasilan dari jabatan presiden ataupun menjelaskan sumber perubahan nilai aset.
Dengan memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, pelaporan LHKPN secara berkala tetap menjadi salah satu instrumen keterbukaan informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara.
