LUWU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memulai dua proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Luwu, yakni Preservasi Jalan Paket 6 Multi Years Contract (MYC) dan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Lengkong Pini Paket 4.
Kedua proyek dengan total nilai lebih dari Rp257 miliar tersebut diyakini akan mempercepat konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Groundbreaking kedua proyek berlangsung pada Sabtu (4/7/2026) dan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Bupati Luwu H. Patahudding, Wali Kota Palopo Naili Trisal, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, A. Ikhsan, menjelaskan Preservasi Jalan Paket 6 MYC merupakan paket terakhir dari enam proyek jalan multiyears yang dikerjakan Pemprov Sulsel.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp239,73 miliar dengan masa pelaksanaan 605 hari kalender.
Ruas jalan yang ditangani membentang hingga perbatasan Kabupaten Toraja Utara sepanjang sekitar 38,9 kilometer.
Setelah proyek rampung, hanya tersisa sekitar delapan kilometer yang akan diusulkan untuk ditangani pada tahun 2027.
Menurut A. Ikhsan, pembangunan jalan tersebut juga menjadi salah satu infrastruktur pendukung rencana pembangunan rumah sakit regional di kawasan utara Sulawesi Selatan.
Kehadiran jalan yang lebih baik diharapkan memperlancar akses layanan kesehatan, mobilitas masyarakat, dan distribusi hasil pertanian.
Bupati Luwu H. Patahudding menyebut proyek jalan tersebut merupakan harapan masyarakat yang telah lama dinantikan karena akan membuka akses yang lebih cepat menuju Toraja Utara.
“Pembangunan jalan ini akan mempercepat konektivitas antara Kabupaten Luwu dan Toraja Utara. Setelah selesai, waktu tempuh diperkirakan dapat berkurang sekitar dua hingga tiga jam sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian akan semakin berkembang,” kata Patahudding.
Ia menambahkan, infrastruktur tersebut akan membuka peluang besar bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata di wilayah Luwu dan sekitarnya.
Selain pembangunan jalan, Pemprov Sulsel juga memulai Rehabilitasi Daerah Irigasi Lengkong Pini Paket 4 di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat.
Proyek senilai Rp17,89 miliar itu mencakup rehabilitasi dua unit bendung dan sebelas bangunan irigasi dengan panjang penanganan mencapai 11.881 meter.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, Astina Abbas, mengatakan rehabilitasi tersebut ditargetkan meningkatkan fungsi layanan irigasi dari 52,8 persen menjadi 82,8 persen.
Dengan peningkatan itu, sekitar 828 hektare lahan sawah dapat memperoleh pasokan air secara optimal.
“Jika jaringan irigasi dapat diperpanjang ke wilayah yang belum terlayani, cakupan layanan berpotensi meningkat hingga sekitar 1.400 hektare,” ujarnya.
Bupati Patahudding mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sektor pertanian di Luwu.
Menurutnya, kerusakan jaringan irigasi selama bertahun-tahun telah menghambat produktivitas petani.
“Sudah hampir tujuh tahun sebagian masyarakat tidak dapat mengelola sawah secara maksimal akibat kondisi jaringan irigasi yang rusak. Kami berharap setelah proyek ini selesai, lahan pertanian masyarakat kembali produktif,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pembangunan jalan dan irigasi merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, selain memperkuat konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur pertanian akan berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan dua unit traktor kepada Pemerintah Desa Sampeang sebagai dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian masyarakat.
Pemprov Sulsel berharap pembangunan jalan dan rehabilitasi irigasi di Kabupaten Luwu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
