banner 970x250
Daerah

Naili Trisal Ajukan RAPBD Palopo 2027 ke DPRD, Belanja Daerah Capai Rp944,23 Miliar

26
×

Naili Trisal Ajukan RAPBD Palopo 2027 ke DPRD, Belanja Daerah Capai Rp944,23 Miliar

Sebarkan artikel ini
Naili Trisal Ajukan RAPBD Palopo 2027 ke DPRD, Belanja Daerah Capai Rp944,23 Miliar
Example 468x60

PALOPO – Pemerintah Kota Palopo menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp916,17 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp944,23 miliar.

Proyeksi tersebut disampaikan Wali Kota Palopo, Naili Trisal, dalam rapat paripurna DPRD Kota Palopo yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026).

banner 300x600

Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Palopo itu memuat tiga agenda, yakni penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta jawaban wali kota atas pandangan fraksi.

Pada agenda pertama, Naili Trisal menyerahkan dokumen Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis.

Dalam penyampaian Nota Keuangan, Naili menjelaskan bahwa target pendapatan daerah tahun 2027 mengalami peningkatan sebesar Rp71,09 miliar atau 8,41 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2026.

Penyesuaian tersebut mempertimbangkan proyeksi penerimaan daerah, realisasi pendapatan tahun sebelumnya, serta kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Salah satu dasar penyusunan proyeksi pendapatan adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp944,23 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp102,09 miliar atau 12,12 persen dibandingkan target belanja tahun anggaran sebelumnya.

Peningkatan anggaran tersebut turut mempertimbangkan proyeksi penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta pendapatan transfer pemerintah pusat.

Baca Juga : Pemkot Palopo Gandeng Bank BTN, Gebrakan Baru untuk Digitalisasi dan UMKM Lokal

Naili menjelaskan, arah kebijakan anggaran tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pemerintah Kota Palopo mengusung tema pembangunan tahun 2027, yakni “Akselerasi Daya Saing SDM, Transformasi Ekonomi dan Layanan Publik Berbasis Infrastruktur Inklusif serta Tata Kelola Digital”.

Baca juga:  Aksi “Menggugat” PT BMS, Mahasiswa Tuntut Transparansi Rekrutmen

Melalui tema tersebut, pemerintah daerah mengarahkan program pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.

Naili berharap setiap program yang diusulkan dalam RAPBD memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain pendapatan dan belanja daerah, Pemkot Palopo juga menyiapkan skema pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun 2027.

Dalam Nota Keuangan yang disampaikan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp31 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Perhitungan tersebut disusun dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp2,94 miliar, sementara pembiayaan netto dalam dokumen RAPBD disebut mencapai sekitar Rp28,05 miliar.

Baca Juga : Palopo Catat Inflasi Terendah di Sulsel, Luwu Timur Tertinggi

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk menutup selisih antara rencana pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2027.

Dalam kesempatan yang sama, Naili menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo atas kerja sama yang telah terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, khususnya dalam proses pembahasan kebijakan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kami berharap harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Palopo dapat terus terjaga dalam menjalankan roda pemerintahan,” ungkap Naili.

Wali Kota juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah mengikuti setiap tahapan pembahasan RAPBD secara serius dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Baca juga:  Pj Gubernur Sulsel Janjikan Distribusi Pupuk Cepat dan Tepat Sasaran

Ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Palopo berharap pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD dapat berlangsung sesuai jadwal sehingga penetapan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan tahun berikutnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, Pj Sekretaris Daerah Andi Poci, staf ahli wali kota, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, kepala bagian lingkup Setda, serta camat dan lurah se-Kota Palopo.

Example 300x600
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *