MAKASSAR – Pelabuhan Paotere yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas maritim masyarakat Makassar, kini mendapatkan peran baru.
Melalui penelitian kolaboratif Hibah KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia–Indonesia), kawasan bersejarah ini dikembangkan sebagai laboratorium sosial iklim yang menjadi rujukan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir di Indonesia Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dalam kunjungan lapangan di Pelabuhan Paotere, Senin (18/8/2025), menyampaikan apresiasi tinggi terhadap riset yang dilakukan oleh tim KONEKSI.
Ia menekankan bahwa hasil kajian ini tidak boleh berhenti pada tataran akademis, tetapi harus segera diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Janjikan Distribusi Pupuk Cepat dan Tepat Sasaran
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan apresiasi terhadap penelitian kolaboratif Hibah KONEKSI. Harapan kami, hasil penelitian ini bukan hanya sekadar teori, tetapi dapat diaplikasikan langsung di lapangan untuk memperkuat ketahanan iklim dan sosial masyarakat pesisir,” ujar Jufri.
Menurutnya, Pelabuhan Paotere tidak hanya menyimpan nilai historis sebagai simbol kejayaan maritim masa lalu, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai pusat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.
Dengan garis pantai Sulawesi Selatan yang begitu panjang, ia berharap hasil riset ini memberi rekomendasi yang bisa diterapkan tidak hanya di Kota Makassar, tetapi juga di kabupaten/kota pesisir lainnya.
Lebih jauh, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Sulsel tengah memfinalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Karena itu, ia berharap agar hasil riset KONEKSI dapat segera disampaikan ke Bappelitbangda Sulsel agar menjadi acuan konkret dalam pengambilan kebijakan.
“RPJMD merupakan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kami ingin riset ini memberikan landasan ilmiah yang kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” tambahnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menyatakan bahwa penelitian ini merupakan wujud kerja sama erat antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Ia menegaskan pentingnya memastikan riset tidak berhenti pada laporan, melainkan benar-benar digunakan oleh pemerintah untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap penelitian ini tidak hanya menjadi dokumen di atas meja, tetapi hasilnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Makassar untuk membantu masyarakat pesisir. Dengan begitu, akan ada perubahan nyata yang bisa dirasakan,” ungkapnya.
KONEKSI merupakan program kerja sama bilateral yang bertujuan meningkatkan penggunaan solusi berbasis pengetahuan untuk kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam penelitian kali ini, KONEKSI fokus pada tiga wilayah di Indonesia Timur, yaitu Makassar (Sulawesi Selatan), Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Salurkan DBH Rp222 Miliar
Kajian ini tidak hanya membahas strategi umum ketahanan iklim, tetapi juga menekankan pendekatan yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang inklusif.
Kegiatan di Pelabuhan Paotere tersebut juga diisi dengan presentasi hasil penelitian oleh Prof. Sharyn Davies dari Monash University bersama tim peneliti lokal, yakni Rosmiati Sain dari LBH Apik Makassar serta Nur Syarif Ramadhan dari PerDIK Foundation.
Diskusi dipandu oleh Prof. Sudirman Nasir dari Universitas Hasanuddin, sehingga menghadirkan perspektif yang beragam mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga aktivis sosial.
Dengan hadirnya kolaborasi ini, Paotere tidak lagi hanya dipandang sebagai pelabuhan tradisional, melainkan telah menjelma menjadi laboratorium sosial iklim yang memberi inspirasi untuk kebijakan berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyiapkan kebijakan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim di masa depan.
