PALOPO – Pemerintah Kota Palopo menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Palopo.
Penyerahan dilakukan oleh Plh. Sekretaris Daerah, Abd. Waris, mewakili Wali Kota Palopo, Naili Trisal, kepada Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Senin (10/11/2025).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh. Sekda, Wali Kota Palopo menyampaikan bahwa strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 diarahkan pada tujuh fokus utama, yakni memperkuat ketahanan pangan, mendorong ketahanan energi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, mendukung efektivitas MBG, memperkuat pembangunan desa dan UMKM, serta mendorong akselerasi investasi.
“Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera,” ujar Abd. Waris.
Ia menambahkan bahwa penyelarasan KUA-PPAS 2026 dilakukan sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, untuk memastikan sinergi antara prioritas nasional dan potensi daerah.
“Penyelarasan ini mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai kondisi daerah, dan menjadi dasar penentuan sasaran pelayanan publik di tiap urusan pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abd. Waris menyebut bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS, mengusung tema ‘Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif’.
“Fokusnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi, tetapi juga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Palopo,” ungkapnya.
Menurutnya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi langkah awal untuk menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi makro yang terus berubah.
Rapat Paripurna tersebut diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, staf ahli wali kota, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.
