PALOPO – Pemerintah Kota Palopo terus merapatkan barisan guna menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
Sebagai langkah konkret, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, turun langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Kegiatan strategis ini diselenggarakan secara terpusat di Aula Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, pada hari Selasa (09/06/2026).
Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Palopo, Ade Chandra, memaparkan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian program pada tahun 2025.
Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan acuan proyeksi perbaikan di tahun 2026, yang selanjutnya akan kembali dikaji pada tahun 2027.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan kemiskinan untuk tahun 2026, diseminasi data sebagai fondasi pemetaan, serta pengumpulan masukan untuk perumusan Peraturan Wali Kota Palopo mengenai indikator kemiskinan daerah.
Sebagai gambaran nasional, Ade Chandra menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di mayoritas kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada periode Maret 2025 terpantau berada di kisaran 5 hingga 10 persen.
Menanggapi data dan kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, menaruh harapan besar agar proses intervensi pemerintah dilakukan secara presisi.
Ia menggarisbawahi perlunya perhatian khusus dan berlapis, tidak hanya bagi keluarga yang sudah terdata di bawah garis kemiskinan, tetapi juga bagi kelompok masyarakat yang berstatus rentan miskin.
“Keterlibatan kita semua harus betul-betul lebih proaktif. Hal ini sangat membutuhkan dukungan penuh kepada semua OPD terkait pelaksana program, sehingga penanganan kemiskinan ini bisa berjalan terpadu, menyeluruh, dan sesuai dengan petunjuk arah kebijakan,” tegas Akhmad Syarifuddin.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota juga menitipkan pesan khusus kepada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi vertikal, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang hadir.
Ia meminta agar lembaga-lembaga tersebut memastikan setiap penyaluran bantuan dilakukan tepat sasaran dan selaras dengan basis data.
Akhmad Syarifuddin mewanti-wanti agar jangan sampai bantuan yang disalurkan meleset dari peruntukannya.
Apabila pendistribusian tidak akurat, bantuan tersebut pada akhirnya hanya akan mubazir dan gagal memberikan efek peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi lintas sektoral ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kota Palopo, pimpinan BUMN/BUMD, perwakilan Baznas dan Lazismu, serta para tokoh pimpinan akademisi se-Kota Palopo.
