NASIONAL – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menilai jabatan yang sedang diembannya sepenuhnya merupakan wewenang Presiden RI Prabowo Subianto.
Menyikapi kritik yang sempat muncul mengenai perbandingan dengan menteri Filipina yang mundur usai gagal menangani bencana, Raja Juli memberikan tanggapan terbuka.
“Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (04/12/2025), seperti dikutip dari IDN Times.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia itu menambahkan, dirinya tidak merasa terganggu dengan berbagai komentar publik yang mengkritiknya di media sosial.
Ia mengaku tidak pernah menghapus kritik yang ditujukan kepadanya.
“Kritik netizen kepada saya, saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan, sekaligus harapan. Saya bekerja semaksimal yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, menilai pejabat publik harus memiliki tanggung jawab moral ketika tidak mampu memenuhi tuntutan tugasnya.
Ia mencontohkan dua menteri di Filipina yang mundur karena penanganan banjir yang dinilai gagal.
“Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” ucapnya.
Rapat antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan tersebut fokus membahas penyebab kerawanan bencana serta upaya penanggulangannya pada wilayah yang mengalami dampak besar di Sumatra bagian utara.
