RAGAM – Masyarakat Indonesia kini semakin akrab dengan ekosistem pembayaran digital, terbukti dari lonjakan volume transaksi yang mencatatkan angka pertumbuhan fantastis.
Namun, akselerasi adopsi kanal digital ini ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap inovasi masa depan Bank Indonesia (BI), yakni Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.
Berdasarkan hasil riset dari Badan Supervisi BI yang disusun oleh IPB, terungkap fakta bahwa mayoritas masyarakat masih sangat awam terhadap konsep mata uang digital bank sentral ini.
Dari survei yang menyasar kelompok masyarakat, tercatat sebanyak 57,02 persen responden berada pada kategori tidak tahu dan tidak memahami konsep CBDC.
Rinciannya, 26,10 persen menyatakan tidak tahu, dan 30,92 persen sisanya tidak memahami. Sebaliknya, kelompok yang benar-benar memahami inovasi ini hanya berada di angka yang sangat minim, yakni sekitar 7,63 persen saja.
Minimnya literasi publik ini tentu berisiko memicu salah tafsir yang meluas, apalagi jika diskursus mengenai CBDC ini terus berkembang hingga Kamis (02/04/2026), di mana masyarakat sangat rentan menyamakan Rupiah Digital dengan aset kripto.
Padahal, BI secara tegas telah berulang kali menyatakan bahwa Rupiah Digital bukanlah kripto, dan nilainya sama sekali tidak dirancang untuk berfluktuasi secara fluktuatif di pasar spekulatif.
Menyikapi urgensi tersebut, BI terus mematangkan desain Rupiah Digital melalui payung Proyek Garuda. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa mata uang digital ini kelak akan melengkapi keberadaan uang kartal maupun instrumen uang elektronik yang sudah ada.
“Rupiah Digital akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC, kemudian diperluas, dan akhirnya pada integrasi wholesale dengan ritel secara end to end,” ucap Perry Warjiyo memaparkan peta jalannya, dikutip langsung dari Siaran Pers Bank Indonesia.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam menjalankan fase Proof of Concept (PoC) proyek ini demi menjaga kedaulatan mata uang negara di era digital.
Di sisi lain, Perry sempat menganalogikan inovasi ini ke dalam bahasa pasar agar lebih mudah dicerna oleh publik awam, meski hal ini tetap memerlukan edukasi lanjutan.
“Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” tambahnya.
Hingga Desember 2024 lalu, BI telah menuntaskan tahapan PoC untuk fase awal (immediate state) yang berfokus pada wholesale cash ledger.
Memasuki rentang tahun 2025 hingga 2026, wacana resmi dan fokus pengembangan dari bank sentral mulai bergeser pada eksperimen lanjutan yang berkaitan erat dengan sekuritas dan aset keuangan digital.
“Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” ucap Filianingsih Hendarta menanggapi pergeseran tren eksperimentasi tersebut.
Di tengah transisi besar ini, BI sejatinya tengah dihadapkan pada sebuah paradoks. Di satu sisi, penggunaan alat pembayaran digital terus meroket tajam di kalangan masyarakat luas.
“Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,43 miliar transaksi,” ucap Perry Warjiyo menyoroti pesatnya adopsi digital pada periode Agustus lalu.
Namun di sisi lain, tingginya angka tersebut menuntut BI dan para pemangku kepentingan untuk segera merumuskan strategi literasi yang komprehensif terkait CBDC.
Solusi praktis yang direkomendasikan untuk menekan misinformasi antara lain adalah penyelenggaraan survei nasional khusus CBDC yang representatif, penyederhanaan pesan edukasi publik yang secara jelas membedakan Rupiah Digital dengan e-money maupun kripto, hingga perbanyakan materi visual edukatif berdurasi singkat.
Kampanye literasi secara luring juga dinilai krusial untuk menyasar masyarakat unbanked di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) agar ekosistem ekonomi digital di Indonesia kelak dapat tumbuh kuat secara inklusif.
