MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai penentu arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan Kota Makassar tahun 2027.
Ia mengingatkan, forum tersebut tidak boleh dipahami sekadar sebagai agenda seremonial tahunan.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Novotel, Kamis, 5 Februari 2026.
“Forum ini sangat penting dan strategis karena menjadi ruang berkumpulnya seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan menyelaraskan program Dinas Pendidikan tahun 2027. Ini bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menjelaskan, proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, telah dimulai jauh sebelum tahun pelaksanaan.
Penyusunan program kerja tahun 2027, kata dia, bahkan telah diawali sejak 2025 melalui tahapan perencanaan yang sistematis dan berjenjang.
“Perencanaan program dan anggaran tidak dimulai secara tiba-tiba. Sejak awal 2025 kita sudah memasuki orientasi tahapan perencanaan untuk rencana kerja 2027,” ujarnya.
Ia menguraikan, tahapan tersebut dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah.
Seluruh usulan masyarakat, termasuk hasil reses DPRD, kemudian diramu dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
“Forum ini merupakan bagian penting dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Di sinilah semua usulan dari bawah, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota diselaraskan,” jelasnya.
Zul, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya pemahaman yang sama di antara seluruh stakeholder agar usulan yang disampaikan sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan.
“Tidak semua usulan bisa langsung diakomodir. Harus diverifikasi, apakah itu kewenangan pemerintah kota, provinsi, atau pusat, serta apakah sejalan dengan program prioritas wali kota,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam perumusan program pendidikan, khususnya pada program-program yang memerlukan dukungan data dan kewenangan sektor lain.
“Misalnya bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Dinas Pendidikan harus bersinergi dengan Dinas Sosial sebagai pemegang data kemiskinan. Begitu juga transformasi digital pendidikan yang membutuhkan dukungan Dinas Kominfo,” paparnya.
Selain sinkronisasi lintas OPD, Sekda menekankan agar seluruh program pendidikan daerah tetap sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD, serta mendukung kebijakan dan program prioritas nasional.
“Program pendidikan harus sejalan dengan RPJMD, janji politik wali kota, dan kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Zul meminta Dinas Pendidikan menyusun skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Anggaran kita terbatas. Karena itu, yang harus didahulukan adalah program yang berdampak luas, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah,” katanya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan rancangan rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2027 yang berkualitas, terukur, dan tepat sasaran.
“Saya berharap rencana kerja ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan pendidikan Kota Makassar,” pungkasnya.
Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar 2026 tersebut resmi dibuka dan diharapkan menjadi landasan kuat penyusunan program pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan inklusif.
“Forum ini bertujuan menyinergikan program dan kegiatan antarperangkat daerah dengan usulan masyarakat, agar pembangunan pendidikan berjalan efektif, terarah, dan sesuai kewenangan,” ujar Achi.
Ia menjelaskan, tema yang diangkat dalam forum tersebut adalah “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Tema ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada pemerintah dan sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, keluarga, dunia usaha, komunitas lokal, hingga media. Pendidikan bermutu untuk semua berarti akses yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi,” jelasnya.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Bappeda Kota Makassar.
Achi menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan merupakan ikhtiar kolektif yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak hanya membicarakan pendidikan hari ini, tetapi masa depan. Masa depan pendidikan ditentukan oleh sejauh mana kita mau terlibat mulai sekarang,” tegasnya.
