MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Makassar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyongsong transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
“Alhamdulillah, Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren positif,” ujar Andi Bakti Haruni saat membuka acara di Ruang Rapim, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/09/2025). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari.
Pada tahun 2021, indeks SPBE Sulsel tercatat 2,05 (predikat cukup), naik menjadi 2,35 pada 2022 (cukup). Tahun 2023 meningkat menjadi 3,09 (baik), dan pada 2024 melonjak menjadi 3,94 (sangat baik).
“Peningkatan ini adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan efisien,” tambahnya.
Selain capaian indeks, Pemprov Sulsel juga mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota.
Saat ini progresnya sudah di atas 90 persen. Tiga daerah (Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar) telah aktif, sementara 22 daerah lainnya dalam tahap finalisasi.
Pemprov juga berkoordinasi erat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat ketahanan siber serta meminimalisir gangguan data dan layanan publik.
Sekretaris Dinas Kominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, menambahkan bahwa Pemprov Sulsel siap menyesuaikan diri dengan berbagai mekanisme evaluasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Apapun yang menjadi model penilaian SPBE menjadi Pemdi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mengikuti penilaian tersebut dan optimistis nilai indeks SPBE Sulsel akan terus meningkat seiring dengan komitmen serta kolaborasi seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan publik untuk mendukung target Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045.
“Kita dorong di 2045 menjadi nomor empat di dunia. Ini keren kalau Bapak dan Ibu menggerakkan layanan masyarakat, menggerakkan investasi dilakukan. Ini bisa terjadi,” ucapnya.
