LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rapat Evaluasi Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Akhir Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (29/12/2025).
Rapat evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu, Patahudding, dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, staf ahli bupati, para asisten Setda, Inspektur Kabupaten Luwu, serta kepala OPD teknis pengelola pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Luwu Patahudding, menyampaikan apresiasi kepada OPD yang berhasil melampaui target pendapatan daerah dan mencatatkan surplus, di antaranya Bapenda, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Saya mengapresiasi OPD yang mampu melampaui target pendapatan. Ini menunjukkan kinerja yang baik dan komitmen bersama dalam memperkuat PAD Kabupaten Luwu,” ujar Patahudding.
Namun demikian, Bupati menegaskan agar OPD yang belum mencapai target segera melakukan perbaikan kinerja, termasuk melalui uji petik di lapangan serta memastikan seluruh transaksi pajak dan retribusi dilakukan secara digital.
“OPD yang belum mencapai target harus melakukan evaluasi menyeluruh. Pembayaran pajak dan retribusi harus dilakukan secara digital karena terbukti lebih transparan dan mampu meningkatkan penerimaan daerah,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, menekankan pentingnya penguatan sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah.
“Pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai terbukti jauh lebih optimal dibandingkan pembayaran tunai,” jelasnya.
“Tahun 2026 seluruh OPD harus mencapai target pendapatan dengan analisis berbasis potensi dan penguatan digitalisasi,” tandas Muhammad Rudi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu, Zulkifli, menyoroti pentingnya identifikasi persoalan di lapangan yang didukung oleh sistem pembayaran digital dan pengawasan yang ketat.
“Digitalisasi harus dibarengi pengawasan yang kuat. Dengan sistem yang transparan, kami optimistis pendapatan daerah akan terus meningkat. DPRD siap menjadi mitra OPD dalam mendukung optimalisasi PAD,” kata Zulkifli.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, H. Sofyan Thamrin, menyampaikan bahwa realisasi pajak daerah tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu tahun 2025 mencapai 110 persen atau surplus sekitar Rp7,4 miliar,” ungkap H. Sofyan Thamrin.
Ia merinci, target pajak daerah sebesar Rp72.833.386.943,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp80.323.445.451,00.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan daerah serta sinergi lintas sektor.
“Capaian ini berkat dukungan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Luwu, DPRD Kabupaten Luwu, sinergi seluruh OPD, serta penerapan sistem digitalisasi pembayaran pajak daerah,” jelasnya.
Selain pajak daerah, sejumlah OPD juga mencatatkan realisasi retribusi daerah yang mencapai bahkan melampaui target.
Bappelitbangda merealisasikan Rp15.600.000,00 dari target Rp10.000.000,00 atau 156 persen.
Dinas Kesehatan mencatatkan realisasi Rp7.029.446.500,00 dari target Rp6.000.000.000,00 atau 117 persen.
Kemudian Dinas Perikanan merealisasikan Rp30.666.000,00 dari target Rp30.000.000,00 atau 102 persen.
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mencapai Rp22.100.000,00 dari target Rp20.000.000,00 atau 110 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi Rp1.243.974.000,00 dari target Rp807.640.000,00 atau 154 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu, Alamsyah, menjelaskan bahwa dari sisi pendapatan transfer masih terdapat beberapa penyaluran yang belum terealisasi.
“Kami masih menunggu beberapa dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Mudah-mudahan dalam tiga hari ke depan dapat terealisasi agar mendukung belanja prioritas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alamsyah.
Jika diinginkan, saya bisa mempertajam angle ke isu digitalisasi pajak sebagai kunci surplus PAD atau memadatkan versi cetak/siaran pers resmi Pemkab Luwu.
