MAKASSAR – Warga yang bermukim di pesisir dan gugusan pulau Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, kini bisa bernapas lega.
Keluhan menahun terkait akses mobilitas perlahan teratasi seiring hadirnya layanan transportasi laut tanpa biaya yang dinamakan “Pete-pete Laut”.
Peresmian operasional armada KM Banawa Nusantara 27 ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bertempat di Dermaga Pulau Barrang Lompo pada Jumat (12/6/2026).
Program transportasi terintegrasi ini merupakan wujud nyata dari realisasi janji politik Munafri Arifuddin (Appi) bersama Aliyah Mustika Ilham pada Pilkada 2024 lalu, yang berkomitmen menciptakan pembangunan kota yang inklusif.
“Hari ini kita meluncurkan solusi nyata bagi masyarakat Kepulauan Sangkarrang. Transportasi ini bukan sekadar alat angkut, melainkan urat nadi untuk membongkar batasan gerak pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia,” ungkap Appi dalam sambutannya.
Kehadiran Pete-pete Laut diprioritaskan untuk mempermudah mobilitas masyarakat umum, khususnya para guru yang bertugas di pulau, tenaga kesehatan, hingga pelajar.
Mengingat layanan ini merupakan fasilitas publik yang dibiayai negara, Wali Kota menegaskan bahwa penumpang sama sekali tidak akan dikenakan biaya tiket. “Setiap perjalanan kapal ini sepenuhnya gratis, tidak ada pungutan sepeser pun,” tambahnya.
Meskipun layanan ini diberikan secara cuma-cuma, Pemkot Makassar tidak main-main dalam urusan keselamatan pelayaran. Kapal berkapasitas 30 penumpang tersebut diwajibkan memenuhi seluruh standar keamanan pelayaran.
Wali Kota secara tegas menginstruksikan Dinas Perhubungan agar tidak mentolerir kelebihan muatan (overload).
Setiap armada wajib dilengkapi dengan jaket pelampung (life jacket) untuk setiap individu, serta perangkat komunikasi radio yang berfungsi maksimal untuk berkoordinasi dengan pos terdekat.
Menyadari tingginya antusiasme warga, Appi menyebut bahwa satu kapal tidak akan cukup. Ke depannya, Pemkot akan menghitung kembali estimasi operasional untuk merencanakan penambahan hingga tiga armada kapal baru.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan teknis operasional kapal jenis kayu tersebut. Pete-pete Laut dijadwalkan melayani rute rutin satu kali sepekan, yakni pada hari Senin.
Kapal akan mulai mengangkat jangkar dari Pulau Barrang Lompo tepat pada pukul 07.00 Wita.
Rutenya melintasi Pulau Bone Tambu, Lumu-Lumu, Langkai, dan pulau terluar lainnya, sebelum akhirnya berlabuh kembali di Barrang Lompo.
Rute tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dengan perangkat kecamatan karena wilayah tersebut dinilai paling krisis sarana transportasi angkutan umum.
Hal yang menarik, inovasi layanan ini ternyata tidak membebani alokasi anggaran baru. Rheza menuturkan bahwa operasional didanai melalui optimalisasi anggaran kapal yang sudah ada di Dishub.
Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk bahan bakar, pemeliharaan kapal di tahun mendatang, serta dana sebesar Rp246 juta per tahun untuk menggaji lima awak kapal.
“Awak kapal kami terdiri atas seorang kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal. Semuanya kompeten dan telah memegang sertifikasi standar keselamatan maritim internasional, seperti Basic Safety Training (BST) dan Advanced Fire Fighting (AFF),” jelas Rheza.
Meski telah resmi berlayar, Rheza tak menampik adanya kendala teknis di lapangan. Sejumlah pulau tujuan masih memiliki infrastruktur dermaga yang minim dan kondisi perairan yang sangat dangkal.
Sebagai contoh, di perairan Pulau Bone Tambu yang kedalamannya hanya sekitar satu meter, kapal utama KM Banawa Nusantara 27 tidak bisa bersandar langsung.
Penumpang terpaksa harus diturunkan dan dinaikkan dengan bantuan perahu penghubung (tender boat). Oleh karena itu, ia sangat berharap adanya revitalisasi infrastruktur dermaga di masa mendatang agar kapal berbadan besar dapat merapat dengan aman.
Agenda peluncuran awal ini turut dihadiri oleh jajaran penting Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Ketua TP PKK Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kepala Dinas PU, Kaban BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan, Kalak BPBD, dan Kepala Dinas Kesehatan.
