MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mematangkan persiapan untuk menghadapi ajang bergengsi penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Demi meraih hasil maksimal, penguatan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fokus utama.
Rapat persiapan penjaringan lomba tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan dilanjutkan dengan arahan strategis dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Gedung MGC pada hari Senin (15/06/2026).
Dalam arahannya di hadapan para pejabat OPD, Andi Zulkifly menekankan bahwa sinergi antarperangkat daerah merupakan kunci penentu untuk memenuhi seluruh indikator penilaian.
Terlebih lagi, pelaksanaan lomba pada tahun ini mengusung tema spesifik, yakni “Transformasi Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas”.
“Tahun ini ada yang berbeda, lomba kelurahan dilaksanakan secara tematik. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus benar-benar memahami indikator penilaian dan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kolaborasi adalah kunci agar semua aspek yang dinilai bisa dipenuhi secara optimal,” papar Andi Zulkifly.
Lebih lanjut, mantan Camat Ujung Pandang tersebut menguraikan tiga parameter utama yang akan menjadi titik berat dalam penilaian lomba kali ini:
- Pengembangan Ekonomi: Dinas Koperasi dan UKM ditunjuk sebagai leading sector untuk memastikan seluruh UMKM, khususnya di Kelurahan Gunung Sari, mendapatkan pembinaan yang memadai.
- Penguatan kelembagaan koperasi, seperti Koperasi Merah Putih, juga menjadi prioritas penting yang harus dipenuhi.
- Ketangguhan Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana: Parameter ini berfokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial diminta memperkuat pengelolaan sampah, mengaktifkan keberadaan bank sampah, memaksimalkan edukasi mitigasi bencana, hingga menjaga ketahanan pangan warga.
Pengendalian Inflasi: Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, serta perangkat daerah terkait diinstruksikan untuk mengoptimalkan program-program yang mendukung stabilitas harga pasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
Di samping ketiga indikator krusial tersebut, Andi Zulkifly yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengingatkan pentingnya pemenuhan indikator pelayanan dasar.
Kelengkapan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, perumahan, sanitasi, kebersihan lingkungan, hingga tertib administrasi tidak boleh luput dari perhatian.
“Secara administrasi, kita harus pastikan lolos terlebih dahulu. Setelah itu, tim penilai akan melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus saling bersinergi memenuhi persyaratan yang ada,” tegasnya.
Sebagai langkah taktis, Andi Zul—sapaan akrabnya—menginstruksikan Bagian Pemerintahan untuk menjadi koordinator seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Bagian Hukum bertugas memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan legalitas surat keputusan (SK) yang dibutuhkan.
Menutup pertemuan tersebut, ia secara khusus menugaskan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Makassar, Zainal Ibrahim, untuk memimpin koordinasi lintas sektoral guna menindaklanjuti seluruh catatan dan kebutuhan penilaian.
“Kita akan kembali menggelar rapat evaluasi dengan melibatkan seluruh SKPD yang berkaitan langsung. Saya berharap seluruh kebutuhan dapat segera dipenuhi, sehingga Kota Makassar mampu memberikan hasil dan prestasi terbaik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
