NASIONAL – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam berdasarkan survei nasional terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 51,1 persen responden menyatakan sangat atau cukup puas terhadap kinerja Prabowo, turun dari 81,2 persen pada November 2025.
Survei bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden itu dilakukan pada 5 hingga 19 Juli 2026 dan dipublikasikan pada Minggu (26/07/2026).
Secara terperinci, sebanyak 4,8 persen responden mengaku sangat puas dan 46,3 persen cukup puas terhadap kinerja Presiden.
Sementara itu, sebanyak 35 persen responden menyatakan kurang puas dan 11,9 persen tidak puas sama sekali.
Total responden yang kurang atau tidak puas mencapai 46,9 persen, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab.
Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan tugas Presiden, bukan elektabilitas atau pilihan masyarakat apabila pemilihan presiden digelar kembali.
SMRC mengaitkan penurunan kepuasan terhadap Prabowo dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” ujar Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani seperti dikutip dari laman resmi SMRC.
Pada sektor ekonomi, sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi perekonomian nasional berada dalam keadaan buruk atau sangat buruk.
Hanya 15,7 persen yang memberikan penilaian baik atau sangat baik, sedangkan 33,9 persen menganggap keadaan ekonomi berada dalam kategori sedang.
Penilaian positif terhadap kondisi ekonomi turun dari 40 persen pada November 2025 menjadi 15,7 persen pada Juli 2026.
Pada periode yang sama, penilaian negatif meningkat dari 22,7 persen menjadi 49,4 persen.
SMRC menyebut sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi dalam survei terakhir merupakan yang tertinggi selama rangkaian survei tujuh tahun terakhir.
Sebanyak 45,8 persen responden juga menilai kondisi ekonomi nasional pada Juli 2026 lebih buruk dibandingkan satu tahun sebelumnya.
Sementara 19,7 persen menilai keadaan ekonomi membaik dan 32,5 persen merasa tidak ada perubahan.
Kemerosotan penilaian masyarakat tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi.
Kondisi politik dan penegakan hukum juga memperoleh lebih banyak penilaian negatif dibandingkan positif.
Dalam bidang politik, sebanyak 42,8 persen responden menilai keadaan politik nasional buruk atau sangat buruk.
Hanya 13,5 persen yang menilai kondisinya baik atau sangat baik.
Penilaian positif terhadap kondisi politik turun dari 35,8 persen pada November 2025 menjadi 13,5 persen pada Juli 2026.
Sebaliknya, penilaian negatif meningkat dari 23 persen menjadi 42,8 persen.
Pada aspek penegakan hukum, sebanyak 37,6 persen responden memberikan penilaian buruk atau sangat buruk.
Responden yang menilai penegakan hukum baik atau sangat baik tercatat sebesar 26,4 persen.
Penilaian positif terhadap penegakan hukum turun dari 42,5 persen pada November 2025 menjadi 26,4 persen pada Juli 2026.
Penilaian negatif pada periode yang sama meningkat dari 25,7 persen menjadi 37,6 persen.
SMRC menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kepuasan terhadap Presiden dengan penilaian masyarakat atas kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Meski demikian, hubungan dalam data survei tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu faktor menjadi penyebab tunggal penurunan kepuasan.
Survei SMRC melibatkan 749 warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih.
Sampel dipilih secara acak dari kelompok masyarakat yang memiliki telepon seluler dan yang tidak memiliki telepon.
Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling.
Adapun 144 responden lainnya diwawancarai secara langsung dengan metode stratified multistage random sampling.
Survei memiliki margin kesalahan sekitar plus atau minus 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dengan margin kesalahan tersebut, angka 51,1 persen perlu dipahami sebagai estimasi terhadap populasi pemilih nasional, bukan penghitungan terhadap seluruh penduduk Indonesia.
Belum ditemukan tanggapan resmi pemerintah yang secara khusus menjawab hasil survei SMRC tersebut.
Namun, beberapa hari sebelum survei diumumkan, Prabowo telah memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi capaian dan pelaksanaan program pemerintah.
“Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan,” ujar Prabowo seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/07/2026), sehingga bukan merupakan respons langsung terhadap hasil survei SMRC yang diumumkan enam hari kemudian.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan dan meminta jajaran kabinet fokus menghadirkan solusi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain hasil SMRC, sempat beredar pemberitaan yang mengatasnamakan Indikator Politik Indonesia dan menyebut tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 49,5 persen.
Namun, Indikator Politik Indonesia mengklarifikasi bahwa lembaganya tidak pernah merilis atau memublikasikan survei nasional periode Juli 2026 tersebut.
Indikator menegaskan seluruh hasil survei resmi hanya diumumkan melalui situs dan akun media sosial resmi lembaga.
Media yang sebelumnya menerbitkan data itu kemudian menghapus pemberitaannya setelah menerima klarifikasi.
Dengan demikian, hasil survei kepuasan terhadap Prabowo yang telah terverifikasi dan tersedia melalui sumber primer pada Juli 2026 adalah survei SMRC dengan angka kepuasan sebesar 51,1 persen.
