LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8,07 persen pada 2027 dengan inflasi tetap terjaga di kisaran 2,5 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2027.
Dokumen KUA-PPAS itu diserahkan kepada DPRD Kabupaten Luwu dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD pada Senin (03/08/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi menyerahkan sekaligus memaparkan rancangan tersebut mewakili Bupati Luwu.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Wakil Ketua II DPRD Andi Mammang, anggota DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu.
Pemerintah daerah menjadikan capaian ekonomi pada 2025 sebagai salah satu dasar dalam menetapkan target pembangunan untuk 2027.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen. Capaian itu disebut sebagai yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir sekaligus menempatkan Luwu pada urutan kedua di Sulawesi Selatan.
Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemkab Luwu menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 9,33 hingga 9,95 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan turun menjadi 2,87 hingga 3,13 persen, sedangkan rasio gini ditargetkan berada pada rentang 0,300 sampai 0,306.
Target tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2026.
Penyusunannya juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Arah pembangunan tersebut mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu 2025–2029 dengan visi “Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis”.
Usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan reses anggota DPRD turut diakomodasi dalam penyusunan dokumen tersebut.
Tema pembangunan Kabupaten Luwu pada 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”.
Tema itu dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni Luwu Berdaya, Luwu Malebbi, penguatan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, serta Luwu Mappatuwo sebagai pelopor kedaulatan pangan.
Prioritas lainnya mencakup pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, pengembangan desa mandiri, serta Luwu Lestari yang berfokus pada lingkungan sehat dan ketangguhan menghadapi bencana.
Kebijakan belanja daerah pada 2027 akan menerapkan prinsip money follows program. Anggaran diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
Salah satu fokusnya adalah hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan masyarakat.
Pemerintah daerah juga mengarahkan anggaran untuk memperkuat infrastruktur konektivitas, mengembangkan ekosistem digital bagi pelaku UMKM, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program sertifikasi.
Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Digitalisasi pelayanan publik diharapkan membuat layanan pemerintah semakin mudah dijangkau, cepat, transparan, dan terintegrasi.
Sementara itu, digitalisasi UMKM diarahkan untuk memperluas pemasaran produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Luwu.
Dalam sambutan Bupati Luwu yang dibacakan Muhammad Rudi, pemerintah daerah mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan mendukung proses pembahasan KUA-PPAS.
“Saya mengajak seluruh hadirin untuk turut membantu dan mendukung proses pembahasan dokumen ini,” kata Muhammad Rudi saat membacakan sambutan Bupati Luwu.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga hingga KUA-PPAS disepakati dan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2027 ditetapkan.
Program yang disusun dalam APBD nantinya diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berbasis agribisnis.
