NASIONAL – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan arah kebijakan fiskal pemerintah tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu komitmen yang ia sampaikan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto adalah mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/09/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024–2029.
Dalam wawancara usai pelantikan, Suahasil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat sekaligus dipercaya publik dan pelaku ekonomi.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil.
Menurut dia, APBN harus tetap memiliki kemampuan membiayai program-program prioritas pemerintah tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian fiskal.
“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara, harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” ujarnya.
Suahasil menyebut Kementerian Keuangan akan melanjutkan perannya menjaga APBN sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga menstabilkan perekonomian.
“Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” katanya.
Ketika ditanya mengenai arah defisit fiskal setelah pergantian Menteri Keuangan, Suahasil memberikan jawaban tegas.
“Defisit akan tetap di bawah 3%,” kata dia.
Komitmen tersebut sejalan dengan batas fiskal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Penjelasan Pasal 12 ayat (3) menetapkan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB.
APBN 2026 awalnya disusun dengan target defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB, berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun dan belanja negara Rp3.842,7 triliun.
Namun dalam Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II yang disampaikan pemerintah pada Juli 2026, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit hingga akhir tahun mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Angka itu masih berada di bawah batas 3 persen.
Pada semester pertama 2026 sendiri, defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.
Pemerintah ketika itu memproyeksikan pendapatan negara sepanjang tahun mencapai Rp3.208,1 triliun dan belanja Rp3.942,4 triliun.
Pernyataan pertama Suahasil sebagai Menteri Keuangan dengan demikian memberi sinyal bahwa pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu tidak diikuti rencana untuk menembus batas defisit fiskal 3 persen.
Suahasil juga berupaya meredam anggapan bahwa pengangkatannya akan membawa perubahan mendadak dalam arah kebijakan fiskal.
Ketika ditanya mengenai respons pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan, ia mengatakan pasar memiliki mekanismenya sendiri.
Suahasil menekankan dirinya bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Pasar punya logikanya sendiri, silakan silakan saja. Tapi menurut saya, ini bukan perubahan yang apa ya, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan, kelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, “Kan teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan. Jadi, kita akan terus bekerja, katakanlah kita akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik.”
Suahasil memang telah lama berada di jajaran pimpinan Kementerian Keuangan.
Ia pertama kali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2019.
Setelah Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih pada 2024, Suahasil kembali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan bersama Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.
Sebelumnya, Suahasil juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Dengan rekam jejak tersebut, ia menilai pergantian kepemimpinan saat ini lebih merupakan kelanjutan pekerjaan yang telah berjalan.
Pelantikan Suahasil berlangsung dalam waktu relatif singkat sejak ia mengetahui akan dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
Suahasil mengatakan dirinya baru mendapat pemberitahuan pada Senin pagi untuk mempersiapkan diri menghadiri pelantikan pada sore hari.
“Proses, saya disampaikan tadi pagi, dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini, seperti itu,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah Prabowo berkomunikasi dengannya sebelum pelantikan, Suahasil menjawab tidak ada komunikasi langsung pada hari itu sebelum pemanggilan.
“Enggak ada, hari ini enggak ada,” katanya.
Ia mengatakan panggilan diterimanya dari Istana sebelum kemudian bertemu Presiden.
“Ditelepon oleh Istana dan tadi saya menghadap Bapak Presiden,” ujar Suahasil.
Setelah pelantikan, Suahasil menyebut jabatan tersebut sebagai kepercayaan yang diberikan Presiden dan negara kepadanya.
“Tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari Negara Republik Indonesia kepada saya dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” katanya.
Suahasil menempatkan kredibilitas APBN sebagai salah satu prioritas awalnya setelah memimpin Kementerian Keuangan.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi, saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
APBN 2026 memang diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda utama pemerintah.
Berdasarkan dokumen resmi Kementerian Keuangan, prioritas tersebut antara lain ketahanan pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta koperasi dan UMKM, pertahanan, hingga percepatan investasi dan perdagangan.
Suahasil mengatakan program-program tersebut telah memperoleh arahan dari Presiden dan Kabinet sehingga harus mendapatkan perhatian dalam pengelolaan anggaran.
Suahasil juga menjelaskan pandangannya mengenai efisiensi belanja pemerintah.
Menurutnya, efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas anggaran.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja, efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan APBN terdiri atas sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan.
Pada sisi belanja, pemerintah harus memastikan setiap anggaran menghasilkan keluaran sebesar mungkin sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Penekanan tersebut sejalan dengan arah kebijakan APBN 2026 yang menempatkan efektivitas dan produktivitas belanja sebagai bagian dari strategi fiskal pemerintah.
Suahasil memastikan proses pergantian kepemimpinan dari Purbaya akan dikoordinasikan agar pekerjaan Kementerian Keuangan tidak terganggu.
“Transisi pasti harus kita koordinasikan dengan baik, dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” katanya.
Ia tidak menjelaskan rencana atau penugasan selanjutnya bagi Purbaya.
Ketika ditanya mengenai posisi mantan Menteri Keuangan tersebut setelah pergantian, Suahasil menjawab singkat, “Nanti tanya Pak Purbaya kalau itu.”
Suahasil juga tidak mengungkap adanya evaluasi spesifik Presiden terhadap kepemimpinan Purbaya.
Menurut dia, arahan yang diterimanya berfokus pada pengelolaan keuangan negara.
“Secara umum adalah Presiden memberikan arahan untuk terus menjaga keuangan negara kita, menjaga kesehatan keuangan negara dan menjaga kredibilitasnya ke depan terus,” ujarnya.
Pergantian Menteri Keuangan turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan struktur pejabat di internal Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Saat ditanya apakah akan ada perombakan cukup besar di jajaran Kemenkeu, Suahasil belum memberikan kepastian.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa keputusan Menteri Keuangannya seperti apa dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” katanya.
Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa pergantian Menteri Keuangan akan otomatis diikuti perombakan pejabat eselon I atau perubahan kepemimpinan Bea Cukai.
Kementerian Keuangan sendiri tengah menjalankan berbagai pembenahan kelembagaan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain memasuki penataan organisasi setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC pada Agustus lalu.
Kementerian itu juga telah menetapkan agenda kerja 2027 dengan fokus pada lima program utama, mulai dari kebijakan fiskal dan sektor keuangan, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan dan pengelolaan risiko, hingga dukungan manajemen.
Dengan pernyataan pertamanya setelah dilantik, Suahasil memberi sinyal bahwa fokus awal kepemimpinannya bukan mengubah arah kebijakan secara drastis, tetapi menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal, kredibilitas APBN dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
