LUWU – Bupati Luwu, H. Patahudding, memaparkan sejumlah program pelayanan publik yang telah dijalankan pemerintah daerah sejak dirinya menjabat.
Salah satunya, program layanan kesehatan melalui BPJS kesehatan dimana sudah berbasis KTP dengan anggaran Rp50 miliar per tahun.
Dengan anggaran tersebut, Pemkab Luwu menjamin layanan kesehatan masyarakat Luwu secara gratis. Untuk berobat di seluruh fasilitas kesehatan, masyarakat Luwu cukup memperlihatkan KTP.
Hal itu disampaikan Patahudding saat menggelar syukuran di kediaman pribadinya di Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dirut RSU At Medika, Dr. Anton Yahya, Sekretaris Daerah Luwu Muh. Rudi.
Hadir pula sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta ratusan warga Kecamatan Kamanre dan sekitarnya.
Patahudding mengatakan, syukuran tersebut sebenarnya telah lama diniatkan. Namun, kesibukan menjalankan tugas pemerintahan membuat kegiatan itu baru dapat terlaksana.
“Syukuran ini terkesan dadakan, walaupun sudah lama diniatkan,” kata Patahudding.
Dalam sambutannya, Patahudding menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan administrasi kependudukan.
Menurutnya, layanan kesehatan melalui BPJS berbasis KTP memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Luwu untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar per tahun untuk program tersebut.
Selain layanan kesehatan, Pemkab Luwu juga berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas).
Melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Belopa hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Sejak ada MPP, warga Walmas sudah jarang terlihat mengurus KTP di Belopa. Mengurus KTP di Walmas hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit,” ujarnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Patahudding mengatakan Pemkab Luwu menjalin kerja sama dengan PT Masmindo Dwi Area (MDA) untuk membuka ruang pelatihan bagi masyarakat.
Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja lokal agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pemkab Luwu juga membuka layanan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, termasuk untuk sektor pelayaran dan peluang kerja di Jepang.
Khusus calon pelaut, Patahudding menyebut pemerintah daerah memberikan kemudahan berupa pembiayaan keberangkatan secara gratis dengan persyaratan tertentu, termasuk penguasaan bahasa asing.
“Untuk pelaut, kita gratiskan untuk berangkat dengan syarat harus menguasai bahasa asing. Termasuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang,” katanya.
Di hadapan para undangan, Patahudding juga menyinggung proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Luwu.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menghendaki adanya transaksi uang dalam proses seleksi jabatan.
Ia mengaku telah mengingatkan para peserta agar tidak membawa amplop atau melakukan praktik pemberian uang demi memperoleh jabatan.
“Izin, Pak Kajari. Soal lelang jabatan, saya sampaikan dengan jujur pada momen ini, tidak satu pun menggunakan transaksi uang. Saya larang para peserta lelang membawa amplop,” tegasnya.
Patahudding juga meminta pejabat yang baru dilantik, baik pejabat eselon II maupun pejabat pada jenjang di bawahnya, agar segera menunjukkan kinerja terbaik.
Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan dalam tiga hingga enam bulan ke depan untuk melihat perkembangan kinerja para pejabat tersebut.
“Yang baru dilantik, baik eselon II maupun di bawahnya, mohon kinerjanya diperbaiki. Pasti tiga atau enam bulan ke depan kita akan evaluasi kinerjanya,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan dan kecakapan dalam bekerja harus diimbangi dengan etika serta kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama.
“Paling penting jaga etika dan silaturahmi. Jangan sampai karena menginginkan jabatan, etika tidak dikedepankan. Biarpun cerdas, tetapi tidak punya etika, tidak ada artinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Patahudding juga menyampaikan permohonan maaf kepada tim pendukungnya saat Pilkada karena tidak semua pihak dapat diundang dalam kegiatan syukuran tersebut.
Ia juga meminta maaf apabila selama proses politik terdapat perkataan yang keliru atau menyinggung pihak lain.
Menurutnya, perbedaan dan dinamika politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk merusak hubungan silaturahmi setelah kontestasi berakhir.
“Itulah proses politik. Jangan sampai disimpan di hati. Politik memang bagaimana meyakinkan orang supaya kita dipilih,” kuncinya.
