RAGAM – Ada sebuah kisah lama yang kini terasa seperti sindiran zaman.
Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke wilayah Syam, bekas tanah kekuasaan Romawi yang terkenal makmur dan berlimpah.
Ia meminta diantarkan ke rumah sang gubernur, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar membayangkan setidaknya sebuah rumah yang layak, sesuai dengan jabatan tinggi yang disandang sahabatnya itu.
Namun yang ia temukan justru sebuah gubuk kecil nyaris tanpa isi, hanya ada pedang, perisai, pelana kuda, dan sebuah mangkuk sederhana. Umar menangis dan berkata, “Dunia telah mengubah kita semua, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah.”
Kisah yang tak jauh berbeda datang dari Salman Al-Farisi, gubernur Mada’in, ibu kota bekas imperium Persia yang kekayaannya tersohor ke seluruh penjuru dunia.
Alih-alih menikmati gaji besarnya yang mencapai 5.000 dirham, Salman menyedekahkan semuanya tanpa sisa. Untuk makan sehari-hari, ia menganyam daun kurma menjadi keranjang lalu menjualnya di pasar.
Ia tak memiliki rumah dinas, tak pula rumah pribadi. Orang-orang sering mendapatinya tidur di bawah pohon atau di serambi masjid, dengan hanya dua lembar kain kasar sebagai pakaian.
Kisah-kisah itu bukan sekadar catatan sejarah yang tersimpan rapi di lembar-lembar kitab kuning.
Ia adalah cermin, dan Kalimantan Timur, pada hari-hari belakangan ini, sedang berdiri tepat di depannya.
Provinsi yang kaya dengan sumber daya alam ini tengah diguncang polemik yang mengundang keprihatinan luas: rencana renovasi rumah jabatan Gubernur senilai Rp 25 miliar, yang di antaranya mencakup pengadaan akuarium air laut dan kursi pijat, serta pembelian kendaraan operasional mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Di tengah kondisi ekonomi warga yang masih terseok-seok, angka-angka itu terasa seperti tamparan yang datang dari arah yang tidak diduga.
Kemarahan publik yang selama ini hanya bergolak di ruang-ruang obrolan dan media sosial akhirnya menemukan bentuknya yang paling nyata pada Selasa (21/04/2026).
Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bergerak bersama, berawal dari Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, sebelum akhirnya mengepung Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda.
Mereka datang membawa tiga tuntutan yang tegas: audit menyeluruh atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, pengusutan indikasi praktik KKN dalam pengambilan keputusan yang tertutup, serta desakan agar DPRD Kaltim sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasan yang selama ini dianggap mandul.
Di tengah kerumunan itu, koordinator aksi Faturrahman berteriak lantang, “Harusnya kalian sadar akan fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Buka hati, lihat kondisi masyarakat sesungguhnya, jangan hanya memikirkan diri sendiri.”
Demonstrasi berjalan tertib hingga sore menjelang petang. Namun ketika waktu terus berlalu dan tak satu pun pejabat bersedia keluar menemui para pengunjuk rasa, kesabaran massa mulai habis.
Sekitar pukul 18.00 WITA, situasi pecah. Massa menarik kawat berduri, membakar spanduk di tengah jalan, dan melempar botol serta batu ke arah aparat yang berjaga.
Puncaknya, pada pukul 20.03 WITA, kendaraan taktis water cannon terpaksa dikerahkan untuk memukul mundur kerumunan ke arah Jalan RE Martadinata dan Jalan Jenderal Sudirman.
Yang kemudian membuat publik semakin sesak adalah fakta yang terungkap setelahnya.
Gubernur Rudi Mas’ud ternyata berada di dalam gedung selama seluruh ketegangan berlangsung, bukan tidak ada, melainkan memilih untuk tidak keluar. Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, mengonfirmasi hal itu langsung di lokasi.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujarnya.
Setelah situasi mereda, sekitar pukul 21.10 WITA, Rudi Mas’ud akhirnya meninggalkan kantor, berjalan tergesa dengan pengawalan ketat, tanpa sepatah kata pun kepada wartawan yang telah lama menunggunya.
Bagi banyak orang, diam itu lebih keras dari teriakan mana pun.
Peristiwa ini mengingatkan pada peringatan keras yang pernah disampaikan ulama besar Fudhail bin Iyyadh kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, penguasa Dinasti Abbasiyah di puncak kejayaannya.
Suatu malam, sang khalifah datang meminta nasihat, dan Fudhail tidak berbasa-basi: “Wahai Amirul Mukminin, besok di hari kiamat, engkau akan ditanya tentang setiap individu yang engkau pimpin. Jika ada seorang nenek tua atau orang miskin di pelosok negerimu yang tidur dalam keadaan lapar, dia akan menarik kerah bajumu di hadapan Allah dan menuntutmu!”.
Harun Ar-Rasyid, konon, menangis tersedu-sedu hingga pingsan mendengar itu, bukan karena merasa dihina, melainkan karena menyadari betapa beratnya beban yang ia pikul.
Hasan Al-Basri pun pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pesan yang serupa: “Janganlah engkau mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri dengan cara merampas hak mereka, dan jangan engkau menggemukkan badanmu dengan membuat rakyatmu kelaparan.”
Nuruddin Zengi, penguasa Suriah yang disegani pasukan Salib, bahkan pernah menolak dengan tegas permintaan istrinya sendiri untuk membeli pakaian dari kas negara.
“Aku menguasai perbendaharaan negara, tapi itu semua milik umat Islam. Aku hanyalah pemegang amanah. Aku tidak akan membelikanmu pakaian dari keringat, darah, dan hak anak-anak yatim serta para janda,” kata Nuruddin.
Ia dan keluarganya hanya hidup dari hasil tiga toko kecil milik pribadi.
Bukan kemiskinan yang ia tunjukkan, melainkan kejelasan tentang mana yang miliknya dan mana yang bukan.
Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi Islam, merumuskan semua itu bukan hanya sebagai persoalan moral, tetapi sebagai hukum alam dalam ketatanegaraan.
Dalam Muqaddimah, ia menulis bahwa ketika para penguasa mulai terjerumus dalam kemewahan, kebutuhan mereka akan dana terus membesar, pajak dinaikkan, rakyat diperas, ekonomi hancur, dan keadilan lenyap, dan itulah tanda-tanda awal runtuhnya sebuah kekuasaan.
Apa yang terjadi di Samarinda adalah ilustrasi hidup dari rumusan itu: bukan sekadar soal kursi pijat atau akuarium, melainkan soal kepekaan yang hilang dan kepercayaan yang perlahan-lahan tergerus.
Lima hari setelah demonstrasi yang mencekam itu, pada Minggu (26/04/2026) sekitar pukul 22.00 WITA, Gubernur Rudi Mas’ud akhirnya angkat suara.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @h.rudymasud, ia menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” tulisnya.
Ia mengakui bahwa polemik ini menjadi cermin bagi jajarannya soal cara menyampaikan kebijakan, dan bahwa komunikasi yang tidak utuh adalah pangkal dari kesalahpahaman yang meruncing menjadi ketegangan.
Rudi juga menegaskan tidak akan lari dari tanggung jawab, meski perencanaan renovasi itu diklaim telah ada jauh sebelum ia resmi menjabat.
“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia berkomitmen menanggung secara pribadi biaya untuk item-item yang berada di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, serta melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap seluruh rencana renovasi.
Apakah langkah itu cukup? Publik masih menunggu.
Faturrahman menutup demonstrasi hari itu dengan sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja: “Ini baru peringatan pertama. Jangan sampai ada peringatan kedua dan ketiga, karena kestabilan daerah tergantung pada kebijakan kalian”.
Kalimat itu bergema jauh melampaui Jalan Gajah Mada.
Ia adalah pengingat bahwa kepercayaan rakyat bukan sesuatu yang bisa dimenangkan hanya dengan unggahan Instagram di tengah malam, ia dibangun dengan konsistensi, dengan keberanian hadir saat rakyat memanggil, dan dengan kesadaran bahwa jabatan, sebagaimana selalu diajarkan oleh sejarah terbaik umat ini, adalah beban yang menakutkan, bukan ladang kekayaan.
