NASIONAL – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berencana melaporkan perkembangan proyek pembangunan secara rutin setiap pekan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Proyek tersebut mencakup program yang sedang berjalan di lingkungan BNPPDT serta rencana pembangunan jembatan, penyediaan air, dan sejumlah program lain yang disebut Maruli sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana itu disampaikan Maruli dalam acara serah terima tugas dan tanggung jawab Kepala BNPPDT dari Tito Karnavian di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Maruli menjelaskan bahwa dirinya telah memaparkan sejumlah rencana kepada Mendagri. Ia berharap komunikasi dan pelaporan perkembangan proyek dapat dilakukan secara berkala karena pelaksanaan program tersebut berkaitan dengan kondisi perekonomian daerah.
“Saya tadi sempat presentasikan kepada Mendagri. Mudah-mudahan, Pak, nanti mungkin saya secara rutin melaporkan project-project kami juga ke Bapak,” kata Maruli, sebagaimana disampaikan dalam rekaman pernyataannya dan diberitakan Akurat.co pada Senin (19/10/2026).
Ia kemudian menyebut kemungkinan pelaporan dilakukan setiap pekan agar perkembangan pekerjaan dapat terus dipantau.
“Jadi, saya rutin mungkin seminggu sekali saya akan laporkan perkembangannya,” ujarnya.
Maruli mengatakan laporan tersebut tidak hanya mencakup kegiatan BNPPDT, tetapi juga sejumlah program pembangunan yang diarahkan Presiden, termasuk jembatan dan penyediaan air.
Meski demikian, ia belum merinci lokasi pembangunan, kebutuhan anggaran, maupun jadwal pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Rencana penyaluran program melalui BNPPDT juga masih memerlukan pengaturan lebih lanjut sesuai tugas dan kewenangan lembaga.
Penugasan Maruli sebagai Kepala BNPPDT merupakan bagian dari perubahan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kini memiliki cakupan tanggung jawab lebih luas.
Sebelumnya, BNPP berfokus pada pengelolaan kawasan perbatasan negara. Dengan perubahan menjadi BNPPDT, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
Maruli menyebut perluasan tugas tersebut sebagai salah satu alasan perlunya penyesuaian struktur dan sistem kerja lembaga.
Ia berencana membentuk tim untuk mempersiapkan nomenklatur baru yang sesuai dengan penugasan BNPPDT.
“Dan juga mungkin dalam keseharian sekarang dilanjutkan secara rutin saja apa yang sudah tugas tanggung jawabnya, sambil nanti mungkin saya akan membuat suatu tim untuk membuat nomenklatur baru sesuai dengan penugasannya BNPPDT,” kata Maruli dalam rekaman tersebut.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak berarti seluruh program sebelumnya harus dihentikan. Kegiatan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan sembari menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan tanggung jawab baru.
Dalam keterangan kepada wartawan yang dikutip ANTARA, Maruli menyatakan sejumlah program yang direncanakan pada 2026 akan mulai dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Ia berharap pengembangan BNPPDT dapat memperluas jangkauan pembangunan, terutama di kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan dasar.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian berharap kepemimpinan Maruli dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan dan pembangunan daerah terpencil.
Tito menjelaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut pengamanan wilayah negara, tetapi juga pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kawasan perbatasan perlu dikembangkan agar masyarakat memperoleh akses pembangunan yang lebih merata sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyelesaian persoalan batas wilayah dengan negara tetangga, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
“Nah, saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli, yang sudah banyak pengalaman,” kata Tito, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Senin (19/10/2026).
Tito menilai pengalaman Maruli di lingkungan TNI dapat mendukung pelaksanaan tugas BNPPDT yang kini memiliki tanggung jawab lebih luas.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli menyampaikan apresiasi atas dukungan dan respons cepat Tito Karnavian dalam membantu proses penyesuaian tugasnya.
Ia mengakui masih perlu mempelajari berbagai hal mengenai mekanisme kelembagaan dan koordinasi pemerintahan yang berkaitan dengan BNPPDT.
Maruli juga meminta arahan agar pelaksanaan tugas baru tersebut dapat berjalan sejalan dengan program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Presiden Prabowo sebelumnya melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi dasar peralihan kepemimpinan dari Tito Karnavian kepada Maruli melalui serah terima tugas pada Senin (19/10/2026).
Dengan perluasan mandat tersebut, BNPPDT diharapkan dapat mengoordinasikan pembangunan wilayah perbatasan dan daerah terpencil, termasuk peningkatan akses infrastruktur, pelayanan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Adapun mekanisme pelaksanaan program pembangunan jembatan, penyediaan air, serta pembentukan tim penataan nomenklatur masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan BNPPDT.
