NASIONAL – Sebanyak 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka berkomitmen mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Kapolri di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (08/11/2026).
Pertemuan itu juga dihadiri Kapolri Suyudi Ario Seto serta sejumlah pejabat tinggi negara.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden yang dipublikasikan melalui laman Presiden Republik Indonesia pada Senin (09/11/2026), dukungan para purnawirawan kepolisian disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Bambang Hendarso Danuri.
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet.
Selain mendukung kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan rakyat, organisasi purnawirawan Polri tersebut menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan penegakan hukum sesuai Pancasila dan ketentuan perundang-undangan.
Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang komunikasi antara Presiden Prabowo dan para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian dalam berbagai periode.
Baca Juga : Bareskrim Tetapkan Listyo Sigit Prabowo dan Dua Jenderal sebagai Tersangka Penyadapan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut menghadiri pertemuan tersebut mengungkapkan sejumlah hal yang dibicarakan Presiden Prabowo bersama para mantan Kapolri.
Salah satu pembahasannya berkaitan dengan persoalan kebocoran negara dan upaya pemerintah mencegah kerugian keuangan negara.
“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa, kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Tito menjelaskan bahwa dirinya bersama sembilan mantan Kapolri lainnya menghadiri pertemuan tersebut atas undangan Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan Polri.
Menurutnya, para purnawirawan menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjalankan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut juga mencakup kebijakan untuk mencegah kebocoran keuangan negara.
Tito menyampaikan bahwa PP Polri mendukung langkah-langkah pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk upaya memperkuat pengawasan dan mencegah penyimpangan keuangan negara.
Dalam keterangan resmi yang dipublikasikan melalui laman Presiden RI, pertemuan di Hambalang tidak hanya membahas dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga : Mutasi Besar-besaran Polri, 264 Perwira Dirotasi hingga Jabatan Wakapolda
Prabowo dan para mantan Kapolri juga bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan internal institusi kepolisian.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para mantan pimpinan Polri untuk menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman mereka selama memimpin institusi kepolisian.
Presiden Prabowo menerima para purnawirawan dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya.
Namun, keterangan resmi pemerintah tidak menguraikan secara terperinci seluruh pembahasan terkait persoalan internal Polri yang dibicarakan dalam forum tersebut.
Berdasarkan daftar resmi Sekretariat Presiden, 10 mantan Kapolri yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Kesepuluh tokoh tersebut pernah memimpin Kepolisian Republik Indonesia dalam periode kepemimpinan yang berbeda.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.
Kehadiran para mantan Kapolri tersebut menjadi bagian dari komunikasi Presiden dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan keamanan dan penegakan hukum nasional.
Sementara itu, melalui pernyataan resminya, PP Polri menyampaikan dukungan terhadap pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat serta menjaga penegakan hukum berdasarkan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.
