NASIONAL – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan.
Kementerian Kehutanan mencatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan hanya dalam pemantauan Rabu (19/08/2026), atau lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan menggunakan data satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 259 hotspot berkepercayaan tinggi.
Kalimantan Tengah menyusul dengan 242 hotspot dan Kalimantan Selatan 17 hotspot.
Sehari sebelumnya, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut tercatat 109 titik.
Secara kumulatif selama 17-19 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mendeteksi 750 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut.
Rinciannya, 367 titik di Kalimantan Barat, 343 titik di Kalimantan Tengah, serta 40 titik di Kalimantan Selatan.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran.
Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan lokasi, penyebab, serta luas areal yang terbakar.
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat yang disampaikan Jumat (21/08/2026) mencatat luas hutan dan lahan yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare.
Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi luas areal terdampak sepanjang tahun berjalan.
“Untuk wilayah karhutla yang terbakar sampai hari ini dari Januari itu sudah mencapai 38.310,86 hektare,” kata Daniel, sebagaimana dikutip dari ANTARA melalui Metro TV, Jumat (21/08/2026).
Sebelumnya, data BNPB hingga Sabtu (09/08/2026) mencatat luas karhutla di Kalimantan Barat sekitar 28.680,47 hektare.
Provinsi tersebut menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar di antara enam provinsi prioritas penanganan pemerintah saat itu.
Kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah turut memicu kabut asap.
Kementerian Kehutanan mencatat jarak pandang di Bandara Supadio, Pontianak, pada Rabu (19/08/2026) sekitar 1,2 kilometer dalam kondisi berasap.
Pada periode yang sama, jarak pandang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tercatat sekitar tiga kilometer.
Situasi lebih berat sempat terjadi di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan.
Data operasional bandara yang dihimpun pemerintah menunjukkan jarak pandang turun hingga sekitar 400 meter pada pukul 07.00 WITA.
Kondisi mulai membaik pada Kamis (20/08/2026).
Jarak pandang di Bandara Supadio meningkat menjadi sekitar empat kilometer, sementara Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya mencatat sekitar enam kilometer.
Sejumlah titik di Banjarbaru bahkan kembali memiliki jarak pandang lebih dari 10 kilometer.
Namun, pemerintah mengingatkan kondisi kabut asap dapat berubah dengan cepat karena dipengaruhi lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan udara, kondisi atmosfer, serta karakteristik lahan.
Asap dari kebakaran di Pulau Kalimantan juga dilaporkan bergerak hingga wilayah Malaysia.
Associated Press melaporkan sejumlah wilayah Sarawak mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Hampir 600 sekolah ditutup dan sekitar 200 ribu siswa terdampak.
Untuk menangani peningkatan karhutla, pemerintah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan di tiga provinsi prioritas Kalimantan.
Sebanyak 1.410 personel ditempatkan di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Mereka berasal dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat.
Penanganan dilakukan melalui patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan lahan, penyekatan area terbakar, hingga penjagaan lokasi yang berpotensi kembali terbakar.
Pemerintah juga mengaktifkan dan membangun sumur bor di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dilakukan karena sumber air permukaan semakin terbatas selama musim kering, sementara kebakaran pada lahan gambut membutuhkan pembasahan intensif karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
Di Kalimantan Tengah, pemerintah mengoperasikan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, serta helikopter water bombing untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah armada udara, khususnya untuk operasi water bombing di Kalimantan Tengah.
Namun, kabut asap justru menjadi salah satu hambatan operasi udara.
Asap pekat di sekitar Jabiren, Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau membatasi jarak pandang pilot sehingga penerbangan pemadaman harus mempertimbangkan standar keselamatan.
Di Kalimantan Barat, OMC berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 sebanyak sembilan sorti penerbangan.
Pemerintah memperkirakan penyemaian awan menghasilkan volume curah hujan sekitar 10,92 juta meter kubik di wilayah sasaran.
Peluang OMC berikutnya di Kalimantan Barat diperkirakan terbuka pada 23-27 Agustus 2026.
Sementara di Kalimantan Tengah, OMC telah dilakukan dalam dua periode, yakni 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026.
Sebanyak 13 sorti penerbangan dilaksanakan dengan estimasi curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.
Meski demikian, Kementerian Kehutanan menyebut kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus diperkirakan masih didominasi cuaca kering dengan pertumbuhan awan hujan terbatas.
Peningkatan karhutla berlangsung bersamaan dengan penguatan El Nino.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR menyebut kondisi El Nino 2026 meningkatkan potensi karhutla.
Mengacu informasi BMKG yang disampaikan Kementerian Kehutanan, indeks anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino3.4 tercatat +2,19 dan El Nino diperkirakan dapat mencapai intensitas sangat kuat.
“Angka ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pengendalian Karhutla bukan hanya tugas Kementerian Kehutanan, melainkan tugas bersama semua pihak,” kata Raja Juli dalam keterangan resmi Kementerian Kehutanan.
Kementerian Kehutanan juga mencatat luas karhutla secara nasional pada Januari-Juli 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun non-El Nino seperti 2019 dan 2023, meski masih berada di bawah tingkat kebakaran pada 2015.
BMKG sebelumnya memperingatkan periode Agustus-September 2026 menjadi masa dengan risiko tinggi karhutla, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di tengah eskalasi kebakaran, pemerintah dan aparat penegak hukum juga memperketat penindakan terhadap dugaan pembakaran lahan.
Associated Press melaporkan Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menyebut 12 orang telah ditahan dalam sepekan terakhir terkait dugaan pembakaran dan pembukaan lahan secara ilegal.
“Setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diselidiki,” kata Iwan, dikutip dari Associated Press.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyatakan penindakan akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti merusak hutan.
“Siapa pun mereka, besar atau kecil, tanpa kecuali, siapa pun yang merusak alam dan hutan akan menghadapi tindakan hukum tegas,” kata Raja Juli, sebagaimana dikutip Associated Press.
Kementerian Kehutanan dalam keterangan resminya menyatakan penyebab setiap kejadian karhutla masih didalami.
Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kewajiban pengendalian kebakaran.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Warga juga diminta segera melapor kepada BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, atau aparat jika menemukan titik api maupun kepulan asap.
