PALOPO – Wali Kota Palopo, Naili Trisal, secara maraton menghadiri tiga agenda rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo.
Rangkaian kegiatan strategis ini berlangsung pada Jum’at (12/12/2025).
Ketiga agenda tersebut meliputi penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2026, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tersebut.
Dalam sambutannya, Naili Trisal menegaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD ini diselaraskan dengan agenda percepatan dan prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah Kota Palopo memastikan seluruh program, sub-kegiatan, dan belanja daerah berorientasi pada target yang terukur.
“Prioritas utama kami meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital, pembangunan manusia yang inklusif, serta pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan lokal,” ujar Naili Trisal.
Ia menambahkan, arah kebijakan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur yang adaptif serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Hal ini sesuai dengan tema pembangunan daerah, yakni “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM Serta Pemanfaatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Inklusif”, guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Terkait postur anggaran, Naili memaparkan bahwa pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp845,07 miliar.
Angka ini disusun berdasarkan proyeksi realisasi tahun sebelumnya dan surat dari Kementerian Keuangan terkait alokasi transfer ke daerah.
Sementara itu, untuk pos belanja daerah dialokasikan sebesar Rp842,14 miliar.
Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp198,76 miliar atau menyusut 19,10 persen jika dibandingkan dengan target belanja daerah tahun 2025.
“Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian proyeksi pendapatan. Oleh karena itu, kami melakukan efisiensi belanja dengan mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas dan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Naili juga menjelaskan mengenai pembiayaan daerah.
Terdapat selisih lebih (surplus) pada belanja APBD 2026 yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,94 miliar.
Kebijakan ini diambil dengan perhitungan cermat dan rasional atas perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua II, serta dihadiri oleh Plh Sekda Kota Palopo, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan unsur Forkopimda lainnya.
