INTERNASIONAL – Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan semakin meluasnya pusat penipuan daring atau scam center yang dijalankan jaringan kejahatan terorganisasi di kawasan Asia Tenggara.
Sedikitnya 300 ribu orang diperkirakan bekerja di pusat-pusat penipuan yang tersebar di Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina, dan sejumlah negara lainnya.
Banyak dari mereka direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu sebelum dipaksa melakukan penipuan digital.
Peringatan tersebut kembali disampaikan bertepatan dengan Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang pada Kamis (30/07/2026).
Tema peringatan tahun ini menyoroti korban yang terjebak di balik operasi penipuan daring.
Para korban biasanya ditawari pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.
Namun, setelah tiba di negara tujuan, dokumen perjalanan mereka disita dan mereka ditempatkan dalam kompleks tertutup yang dijaga ketat.
Korban kemudian dipaksa menjalankan berbagai modus penipuan, mulai dari penipuan asmara, investasi mata uang kripto, pemerasan daring, penyamaran sebagai pejabat, hingga penipuan keuangan lainnya.
Koordinator Regional UNODC untuk Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran Rebecca Miller mengatakan kejahatan tersebut telah berkembang menjadi eksploitasi manusia berskala besar.
“Kita menyaksikan eksploitasi manusia dalam skala industri di seluruh kawasan,” ujar Rebecca Miller seperti dikutip dari situs resmi PBB di Kamboja.
Menurutnya, korban perdagangan manusia dipaksa menipu orang lain demi menghasilkan keuntungan bagi jaringan kriminal.
Dalam banyak kasus, korban justru ditangkap atau dihukum karena dianggap sebagai pelaku penipuan.
PBB meminta aparat membedakan anggota sindikat dengan korban yang melakukan kejahatan karena berada dalam ancaman, penyekapan, dan tekanan fisik maupun psikologis.
Pusat-pusat penipuan tersebut biasanya berada dalam kompleks luas yang menyerupai kawasan permukiman mandiri.
Beberapa lokasi memiliki gedung bertingkat, pagar tinggi dengan kawat berduri, kamera pengawas, serta penjaga bersenjata.
Laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengungkap berbagai bentuk kekerasan yang dialami korban selama berada di kompleks penipuan.
Korban dilaporkan mengalami pemukulan, sengatan listrik, kekerasan seksual, pengurungan, kekurangan makanan, pemerasan, hingga penyiksaan apabila gagal memenuhi target penipuan.
Beberapa korban bahkan dipaksa menyaksikan atau melakukan kekerasan terhadap pekerja lain agar mereka tetap patuh kepada pengelola kompleks.
“Rangkaian kekerasan itu sangat mengejutkan sekaligus memilukan,” ujar Kepala HAM PBB Volker Türk seperti dikutip dari siaran resmi PBB.
Ia menilai korban semestinya memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan.
Namun, sebagian korban justru menghadapi stigma, tidak dipercaya, atau kembali dihukum setelah berhasil keluar dari kompleks.
PBB juga menemukan praktik sindikat yang melakukan panggilan video kepada keluarga korban sambil memperlihatkan penyiksaan.
Cara tersebut digunakan untuk memaksa keluarga membayar uang tebusan.
Sekitar tiga perempat pusat penipuan yang teridentifikasi berada di kawasan Mekong.
Namun, operasinya telah meluas ke sejumlah negara di Asia Selatan, Kepulauan Pasifik, kawasan Teluk, Afrika Barat, hingga benua Amerika.
Jaringan kriminal memanfaatkan lemahnya pengawasan lintas batas, korupsi, perkembangan teknologi, dan penggunaan mata uang digital untuk memindahkan uang hasil kejahatan.
UNODC memperkirakan penipuan yang menyasar masyarakat di Asia Timur dan Asia Tenggara menyebabkan kerugian antara 18 miliar dolar AS hingga 37 miliar dolar AS selama 2023.
Besarnya keuntungan membuat kelompok kriminal dapat memindahkan pusat operasi dengan cepat ketika salah satu negara meningkatkan penindakan.
“No country can deal with this alone,” kata perwakilan UNODC Filipina Amielle del Rosario.
Ia menegaskan jaringan di balik pusat penipuan beroperasi melintasi berbagai yurisdiksi sehingga membutuhkan kerja sama internasional dalam penyelidikan, penyelamatan korban, penelusuran aliran dana, dan penuntutan pelaku.
Pemerintah Filipina menjadi salah satu negara yang meningkatkan penindakan terhadap pusat penipuan dengan melarang kegiatan Philippine Offshore Gaming Operators.
Kegiatan perjudian daring tersebut sebelumnya kerap digunakan sebagai kedok oleh sindikat untuk menjalankan penipuan digital dan perdagangan manusia.
Presidential Anti-Organized Crime Commission Filipina telah membebaskan 5.949 orang dari pusat-pusat penipuan.
Sebanyak 3.483 di antaranya merupakan warga negara asing, sedangkan 218 terduga pelaku sedang menunggu proses persidangan.
Filipina bersama UNODC juga menyusun prosedur penanganan korban, pengumpulan barang bukti elektronik, pengambilan keterangan saksi, pemulangan warga asing, serta penyitaan aset hasil kejahatan.
Indonesia turut menghadapi dampak dari aktivitas perdagangan manusia yang berkaitan dengan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Sebanyak 554 warga Indonesia pernah membutuhkan bantuan pemulangan setelah menjadi korban perekrutan palsu dan terjebak dalam pusat penipuan di Myanmar.
Para korban dilaporkan mengalami tekanan, kekerasan fisik, ancaman, isolasi, serta dipaksa memenuhi target penipuan yang ditetapkan oleh sindikat.
PBB mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap lowongan kerja di luar negeri yang menawarkan gaji tinggi, proses keberangkatan cepat, persyaratan minim, dan tidak menjelaskan identitas perusahaan secara terbuka.
Calon pekerja juga diminta memeriksa legalitas perusahaan, kontrak kerja, visa, alamat tempat kerja, serta jalur penempatan sebelum menerima tawaran.
Pemerintah setiap negara didorong memperketat pengawasan terhadap iklan lowongan kerja, meningkatkan perlindungan pekerja migran, membongkar aliran dana sindikat, dan memastikan korban perdagangan manusia tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan.
