banner 970x250
NasionalPolitik

Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditunda, MPR Tetapkan Jadwal Baru 9 Desember

11
×

Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditunda, MPR Tetapkan Jadwal Baru 9 Desember

Sebarkan artikel ini
Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditunda, MPR Tetapkan Jadwal Baru 9 Desember
Example 468x60

NASIONAL – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (02/12/2026) diundur menjadi Rabu (09/12/2026).

banner 300x600

Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta tambahan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon wakil presiden.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan keputusan tersebut seusai rapat gabungan bersama pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menjelaskan, permintaan penundaan berkaitan dengan padatnya agenda Presiden Prabowo yang masih membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi dan pembahasan bersama partai-partai politik pendukung pemerintah.

“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” kata Muzani, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Senin (16/11/2026).

Sidang paripurna tersebut direncanakan mencakup proses pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan wakil presiden yang nantinya terpilih untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dengan perubahan jadwal tersebut, batas akhir pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo juga mengalami penyesuaian.

Baca Juga : Lima Partai Politik Tak Sodorkan Nama Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo

Sebelumnya, berdasarkan jadwal sidang pada 2 Desember 2026, Presiden harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat Rabu (18/11/2026).

Namun, setelah sidang diundur selama satu pekan, batas penyerahan dua nama calon wakil presiden bergeser menjadi Rabu (25/11/2026).

Muzani menjelaskan, ketentuan tersebut berkaitan dengan mekanisme yang mengharuskan nama calon wakil presiden disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Baca juga:  DPR Kembali Desak Prabowo Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional

Selain membutuhkan waktu untuk menyiapkan kandidat, Presiden Prabowo juga masih perlu melakukan pembicaraan dengan partai-partai pengusung, koalisi pemerintahan, serta sejumlah tokoh untuk mendapatkan pertimbangan mengenai calon wakil presiden.

Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan MPR juga membahas pembentukan tim yang akan menangani proses pemilihan wakil presiden.

MPR telah menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dari dua calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo.

Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua dan Ahmad Basarah sebagai sekretaris.

MPR juga membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto untuk mempersiapkan mekanisme persidangan.

Baca Juga : Tak Lagi Jadi Wapres, Gibran Berpotensi Kantongi Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan

Muzani mengatakan terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil presiden.

Namun, rincian persyaratan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim verifikasi.

Adapun mekanisme teknis pemilihan dalam sidang paripurna masih akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc.

Proses pemilihan wakil presiden dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan keterangan resmi MPR, surat tersebut diterima pimpinan lembaga pada pukul 11.26 WIB.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat, sedangkan proses pemilihannya dilakukan melalui sidang MPR.

Example 300x600
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *