LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Tim Penggerak PKK, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan berbagai elemen masyarakat memperkuat komitmen dalam mencegah serta menangani kekerasan berbasis gender.
Komitmen tersebut ditandai melalui Senam Sehat dan Deklarasi Stop Kekerasan Berbasis Gender yang digelar di Tribun Lapangan Andi Djemma Belopa, Minggu (09/08/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua TP PKK Kabupaten Luwu, Kurniah Patahudding, mengatakan kegiatan itu tidak sekadar menjadi agenda olahraga maupun deklarasi seremonial, tetapi diharapkan membangun kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
“Senam sehat mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Sementara deklarasi ini merupakan pernyataan bersama bahwa kekerasan berbasis gender tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dinormalisasi, dan tidak boleh ditutup-tutupi,” ujar Kurniah.
Menurutnya, perempuan dan anak memiliki hak untuk hidup aman, mendapatkan perlindungan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan.
Karena itu, ia menilai dibutuhkan keberanian bersama untuk melakukan pencegahan sekaligus berani melaporkan atau bersuara ketika menemukan tindak kekerasan di lingkungan sekitar.
Kurniah juga mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan secara lebih luas.
Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan terbebas dari penjajahan, tetapi juga memastikan setiap warga memperoleh rasa aman dan penghormatan terhadap hak-haknya.
“Mari kita wujudkan Kabupaten Luwu sebagai daerah yang ramah perempuan, ramah anak, sehat, aman, dan bebas dari kekerasan,” katanya.
Koordinator Kegiatan Deklarasi Stop Kekerasan Berbasis Gender, Andi Sri Rahayu, menilai kekerasan masih menjadi persoalan serius karena dapat merampas hak, martabat, hingga masa depan korban.
Dampak tersebut tidak hanya dapat dialami perempuan dan anak, tetapi juga penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
“Kekerasan pada hakikatnya merampas hak-hak dasar manusia. Karena itu, kita harus bersatu dan mengambil peran dalam upaya pencegahan serta penanganannya,” ujar Andi Sri Rahayu.
Ia menegaskan pencegahan kekerasan tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga atau kelompok tertentu.
Kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, keluarga, hingga masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang efektif.
Menurutnya, laki-laki dan perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan.
Upaya perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Kabupaten Luwu mulai diperkuat hingga tingkat desa melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
Andi Sri Rahayu menyebut sedikitnya lima desa telah memiliki satgas, yakni Desa Rantebelu, Paconne, Salubua, Cimpu, dan Belopa.
Satgas tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan, menerima informasi, serta membantu penanganan awal ketika terjadi kekerasan di tengah masyarakat.
Sejumlah desa lainnya juga masih dalam proses pembentukan satgas untuk memperluas jaringan perlindungan di Kabupaten Luwu.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan turut terlibat, antara lain European Union, Save the Children, Forum Pengada Layanan, LBH APIK Sulawesi Selatan, Imaniratu, SCF, dan Wallacea.
Turut hadir jajaran TP PKK Kabupaten Luwu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Luwu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bhayangkari Luwu, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Luwu, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, serta ratusan peserta.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penampilan anak-anak tunanetra dari SLB Al Iman Rewang Luwu yang mendapat apresiasi dari peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembagian doorprize.
