NASIONAL – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palopo Irfan Dahri mengikuti kegiatan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan secara daring.
Kegiatan berskala nasional tersebut diikutinya dari Ruang Pertemuan Wali Kota Palopo, lantai 3, pada Jumat (09/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara khusus menyampaikan dukungannya terhadap pemanfaatan basis data kependudukan dan teknologi biometrik guna memverifikasi keaslian identitas calon jemaah.
Verifikasi yang diperketat ini dilakukan dengan cara mencocokkan identitas calon jemaah secara langsung dengan pangkalan data milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Langkah strategis tersebut diharapkan dapat memperkecil peluang penyalahgunaan identitas dalam seluruh proses, mulai dari tahapan pendaftaran hingga jadwal keberangkatan ibadah haji.
“Pemanfaatan teknologi biometrik seperti face recognition (pengenalan wajah) yang terintegrasi langsung dengan data Dukcapil sangatlah krusial. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah penyalahgunaan identitas atau memanipulasi giliran antrean keberangkatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Tito Karnavian dalam arahannya.
Teknologi face recognition tersebut memungkinkan sistem pemerintah untuk melakukan pencocokan wajah seseorang dengan data e-KTP secara seketika dan akurat.
Dalam paparannya, Tito Karnavian juga mengurai kesiapan infrastruktur data yang ada.
Data kependudukan yang saat ini dikelola oleh Kemendagri disebut telah mencakup sekitar 98 persen dari total populasi 270 juta penduduk Indonesia.
“Pangkalan data kependudukan kita sangat mumpuni. Saat ini data tersebut tidak hanya memuat teks, tetapi juga telah dilengkapi dengan perekaman informasi biometrik dasar, antara lain rekam wajah dan sidik jari,” tambahnya menjelaskan.
Penguatan sistem verifikasi identitas ini menjadi fokus utama pemerintah di tengah sangat tingginya permintaan masyarakat muslim di Tanah Air untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut, yang berbanding terbalik dengan keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Bagi Pemerintah Kota Palopo, melalui Asisten Administrasi Umum Irfan Dahri, penandatanganan SEB ini menandai babak baru penguatan koordinasi antarinstansi dalam penerapan verifikasi calon jemaah di daerah.
Pemanfaatan data Dukcapil tersebut menjadi wujud nyata dukungan pemerintah pusat hingga daerah dalam upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih adil, tertib, dan transparan.
