LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan pada pekan ini.
Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan proses administrasi sembari menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan bahwa Pemkab Luwu pada prinsipnya telah siap menyalurkan THR kepada para ASN.
“Insya Allah THR ASN di Kabupaten Luwu akan cair pekan ini. Rencananya hari Rabu sudah mulai dicairkan,” ujar Rudi saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah berharap proses pencairan dapat berjalan tepat waktu agar para ASN dapat memanfaatkan THR tersebut menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pemkab Luwu tentu berupaya agar pencairan bisa segera dilakukan. Harapannya THR ini bisa membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan menjelang lebaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Luwu, Mila, mengatakan rencana pembayaran THR memang ditargetkan pada hari Rabu.
Namun hingga kini pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar hukum pencairan.
“Memang ada rencana pembayaran THR pada hari Rabu. Tetapi saat ini kami masih menunggu PP dari pemerintah pusat yang mengatur pembayaran THR bagi ASN maupun non-ASN,” jelas Mila.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi awal, yang akan menerima THR yakni 6.605 ASN Pemkab Luwu dan PPPK penuh waktu, untuk PPPK paruh waktu dikabarkan tidak menerima THR.
“Untuk teknisnya kita masih menunggu regulasi resmi. Biasanya di dalam PP tersebut diatur secara rinci siapa saja yang menerima dan mekanisme pembayarannya,” katanya.
Kepala BKAD Luwu, Alamsyah, acara terpisah menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk pembayaran THR tahun ini.
“Besaran THR untuk Kabupaten Luwu diperkirakan mencapai sekitar Rp30 miliar, tidak jauh beda dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Dengan kesiapan anggaran tersebut, Pemkab Luwu berharap proses pencairan THR dapat segera dilaksanakan begitu regulasi dari pemerintah pusat diterbitkan.
