NASIONAL – Rencana penyelamatan aset negara yang telanjur dibeli oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mendapat lampu hijau dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Wacana strategis untuk menghibahkan ribuan sepeda motor listrik kepada para pahlawan tanpa tanda jasa, yakni guru honorer di berbagai pelosok daerah, dinilai sebagai jalan keluar yang paling masuk akal.
Kepastian dukungan parlemen ini dikonfirmasi langsung pada Jumat (19/06/2026) oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, yang memandang langkah tersebut jauh lebih bermanfaat ketimbang membiarkan kendaraan operasional itu berakhir mangkrak di gudang.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ucap Yahya Zaini seperti dikutip dari Kompas.com.
Kendati mendukung langkah penyelamatan aset, politikus dari Fraksi Partai Golkar ini sejatinya memendam kekecewaan mendalam terhadap proses pengadaan yang terjadi pada era kepemimpinan BGN sebelumnya di bawah komando Dadan Hindayana.
Menurut pandangan Yahya, sejak awal pembelian kuda besi bertenaga listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat tidak rasional.
Para petugas dapur yang menangani program makan bergizi sama sekali tidak menuntut mobilitas tingkat tinggi saat bertugas di lapangan.
Lebih mengejutkan lagi, proyek bernilai triliunan rupiah ini ternyata bergulir di luar radar pengawasan dewan.
Komisi IX DPR mengaku tidak pernah menerima laporan detail, sehingga fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola anggaran BGN lumpuh. Ia juga menyoroti kejanggalan pada pihak ketiga yang memenangkan tender tersebut.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” urai Yahya Zaini seperti dikutip dari Kompas.com.
Di sisi lain, manajemen BGN saat ini tengah berupaya keras membenahi sengkarut peninggalan masa lalu tersebut.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menegaskan komitmen lembaganya untuk menekan pemborosan uang rakyat.
Ia memaparkan bahwa seluruh barang yang sudah telanjur dibayar pada tahun anggaran 2025, wajib dimanfaatkan secara optimal. Namun, khusus untuk rencana hibah motor listrik, pihak BGN tidak mau gegabah dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum.
Agustina menjabarkan lebih lanjut bahwa langkah bersih-bersih dan pemanfaatan aset lama ini merupakan pilar utama dari strategi BGN dalam merancang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Pihak BGN berjanji akan mencoret seluruh daftar usulan pengadaan barang baru jika fungsinya tumpang tindih dengan aset yang sudah dikuasai, seperti pengadaan unit laptop, kamera pengawas (CCTV), hingga peranti Internet of Things (IoT).
“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang ‘no’. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” tegas Agustina Arumsari.
