NASIONAL – Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyiapkan serangkaian pembenahan untuk mempersempit ruang korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah yang disiapkan meliputi digitalisasi pengawasan, pembukaan akses informasi kepada orang tua, larangan pertemuan tertutup antara pejabat dan mitra, hingga pencopotan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terbukti meminta fee atau menyelewengkan anggaran.
Komitmen tersebut menjadi salah satu agenda awal Sudaryono setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Negara pada Rabu (22/07/2026).
Pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026.
Program MBG mengelola anggaran negara dalam skala besar dan melibatkan jaringan dapur, pemasok, yayasan, sekolah, serta pemerintah daerah.
Karena itu, pengawasannya tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan kepada individu.
Sudaryono menetapkan tiga agenda utama dalam pembenahan BGN, yakni pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola program, serta penguatan transparansi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Berdasarkan siaran pers resmi BGN, Sudaryono menyatakan lembaganya telah mulai mengidentifikasi persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan agar MBG berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik,” kata Sudaryono.
BGN juga menyatakan siap membuka data yang dibutuhkan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan program.
Proses hukum terhadap siapa pun di lingkungan BGN akan diserahkan kepada aparat berwenang.
Pelayanan kepada penerima manfaat, sementara itu, diminta tetap berjalan dan tidak terganggu oleh proses pembenahan internal.
Digitalisasi menjadi salah satu instrumen utama untuk memperbaiki pengawasan.
Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual akan diarahkan ke sistem yang memiliki rekam jejak sehingga keputusan, transaksi, dan pelaksanaan program lebih mudah diperiksa.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara, Sudaryono mengatakan proses yang tidak transparan harus segera dibuka dan dicatat melalui sistem.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, anggaran MBG berasal dari masyarakat sehingga penggunaannya harus sepenuhnya diarahkan untuk penerima manfaat.
“Setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program,” tegasnya.
Penggunaan sistem digital diharapkan mengurangi transaksi tanpa catatan, manipulasi laporan, serta keputusan yang hanya didasarkan pada hubungan pribadi antara pejabat dan pihak berkepentingan.
BGN juga mengembangkan portal transparansi yang memungkinkan orang tua dan sekolah memantau pelaksanaan MBG.
Sistem tersebut dirancang untuk menyajikan informasi mengenai sekolah penerima manfaat, menu makanan yang diberikan, dapur yang memasak, hingga identitas Kepala SPPG yang bertanggung jawab.
Selain menu harian, portal direncanakan memuat kandungan gizi, lokasi dapur, cakupan pelayanan, dan perkembangan operasional program.
Keterbukaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Data yang dapat diakses publik juga diproyeksikan menjadi instrumen pengawasan bersama terhadap kualitas makanan dan kinerja dapur.
Dengan sistem itu, orang tua tidak harus menunggu laporan manual dari sekolah atau mencari informasi yang belum tentu benar di media sosial.
Identitas penanggung jawab dapur yang ditampilkan kepada publik juga diharapkan memperkuat akuntabilitas apabila ditemukan makanan tidak sesuai standar, keterlambatan distribusi, atau persoalan keamanan pangan.
Celah lain yang hendak ditutup adalah komunikasi informal antara pejabat BGN dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap program.
Sudaryono meminta persoalan, permohonan, dan keputusan dibahas melalui mekanisme resmi.
Ia menolak penyelesaian persoalan dalam pertemuan pribadi yang tidak tercatat atau tidak dapat diawasi.
Menurutnya, pembahasan di ruangan tertutup, restoran, atau tempat lain yang tidak terbuka berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kecurigaan publik.
Pertemuan tertutup belum tentu langsung menjadi pelanggaran.
Namun, pola komunikasi semacam itu dapat membuka ruang bagi lobi, permintaan perlakuan khusus, maupun transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, BGN mengarahkan komunikasi dengan mitra, yayasan, pemasok, dan pengelola dapur melalui jalur pelayanan resmi.
Pengawasan ketat juga diarahkan kepada Kepala SPPG atau kepala dapur.
Mereka dinilai memiliki posisi penting karena mengendalikan operasional, pembelian bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
BGN menegaskan Kepala SPPG merupakan penyelenggara negara.
Mereka dilarang meminta tambahan pembayaran, fee, atau imbalan dari mitra maupun yayasan yang bekerja sama dalam program MBG.
Dalam siaran pers resmi BGN, Sudaryono menyatakan permintaan imbalan yang berkaitan dengan jabatan dapat masuk dalam kategori gratifikasi.
Kepala dapur juga dilarang mengatur pembelian bahan pangan dengan harga tidak wajar atau meminta uang kembali dari pemasok.
“Kalau terbukti, kami pecat. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup,” kata Sudaryono.
BGN membuka kanal pelaporan bagi mitra, yayasan, pemasok, dan masyarakat yang menemukan indikasi pungutan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Laporan tersebut diperlukan agar pelanggaran oleh sebagian kecil pengelola tidak merusak kepercayaan terhadap ribuan dapur dan petugas yang bekerja sesuai ketentuan.
Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul laporan.
BGN berencana memantau aktivitas dapur melalui sistem sejak penerimaan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan, hingga penyaluran kepada penerima manfaat.
Kepala SPPG menjadi titik penting karena bertanggung jawab atas mutu makanan sekaligus penggunaan anggaran operasional.
Pemeriksaan terhadap dapur bermasalah juga akan melihat apakah pelanggaran terjadi karena kelalaian administratif, ketidakmampuan memenuhi standar, atau memang terdapat niat mengambil uang negara.
Dapur yang tidak memenuhi ketentuan dapat dihentikan sementara hingga melakukan perbaikan.
Adapun pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan akan diteruskan untuk pemeriksaan lebih mendalam dan penjatuhan sanksi kepada penanggung jawab.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah awal pembenahan BGN di bawah Sudaryono.
Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, bukan sebatas pernyataan antikorupsi.
Portal publik harus menyediakan data yang akurat dan diperbarui.
Kanal pengaduan perlu melindungi pelapor serta menghasilkan tindak lanjut yang dapat dipantau.
Pengawasan terhadap harga bahan pangan juga harus mampu membedakan fluktuasi pasar yang wajar dengan praktik penggelembungan harga atau permainan pemasok.
Pada saat yang sama, sanksi terhadap pengelola dapur harus diterapkan secara konsisten dan tidak bergantung pada kedekatan politik, organisasi, maupun hubungan pribadi.
Sudaryono menyatakan MBG tetap menjadi program prioritas pemerintah.
Selain memperbaiki gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, program tersebut diharapkan menyerap hasil produksi petani, peternak, pelaku UMKM, dan rantai pasok pangan lokal.
Dengan besarnya jangkauan dan anggaran program, tata kelola yang terbuka menjadi syarat utama agar makanan sampai kepada penerima manfaat tanpa dikurangi oleh pungutan, gratifikasi, penggelembungan harga, maupun kebocoran anggaran.
