NASIONAL – Tragedi melayangnya lima nyawa peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memantik reaksi keras dari jajaran parlemen.
Pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) yang dipaksakan bagi masyarakat sipil tersebut dinilai sangat berlebihan hingga berakibat fatal.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak agar pendekatan bergaya militeristik dalam program perekonomian ini segera disudahi.
Menurutnya, insiden maut yang menyita perhatian publik pada Sabtu (27/06/2026) tersebut wajib dijadikan titik balik bagi pemerintah untuk merombak total kurikulum pembinaannya.
“Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka,” tegas TB Hasanuddin menyoroti urgensi program, seperti dikutip dari Liputan6.
Hasanuddin menggarisbawahi bahwa niat baik untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan tangguh sama sekali tidak boleh menumbalkan nyawa maupun keselamatan pesertanya.
Kritik tajam serupa turut dilontarkan oleh kolega Hasanuddin di Komisi I, Oleh Soleh.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuntut Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara seluruh aktivitas Latsarmil SPPI.
Ia mengingatkan bahwa para korban adalah murni warga sipil yang ingin mengabdi untuk menyukseskan program ekonomi kerakyatan pemerintah, sehingga hilangnya nyawa mereka adalah persoalan serius.
“Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran,” ungkap Oleh Soleh memaparkan ketidaksesuaian porsi pelatihan tersebut.
Lebih jauh, Oleh Soleh mendesak Kemhan untuk membuka hasil investigasi secara transparan guna mengungkap penyebab pasti kematian kelima peserta.
Evaluasi menyeluruh menjadi harga mati demi memastikan tragedi serupa tidak kembali terulang dan menelan korban jiwa di masa depan.
Pembelaan Kemhan Terkait Urgensi Latsarmil
Merespons gelombang kritik terkait tewasnya lima peserta SPPI, pihak Kementerian Pertahanan akhirnya memberikan klarifikasi resminya di Jakarta Pusat pada Sabtu (27/06/2026).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan alasan di balik penerapan pelatihan semi-militer tersebut.
Menurut Mayjen TNI Ketut, penggemblengan fisik dan mental ini sejatinya dirancang khusus untuk menanamkan daya tahan terhadap tekanan tingkat tinggi.
Hal ini mengingat para manajer kelak akan memegang kendali atas perputaran dana masyarakat dalam jumlah besar di tingkat desa.
“Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” papar Mayjen TNI Ketut memberikan argumentasinya.
Jenderal bintang dua tersebut menepis anggapan bahwa Kemhan bermaksud menyulap warga sipil menjadi prajurit tempur melalui program SPPI.
Ia menegaskan bahwa penekanan utama Latsarmil murni untuk mengasah daya juang dan ketangkasan memecahkan masalah.
Kendati demikian, sebagai bentuk tanggung jawab institusional atas insiden tragis ini, Kemhan berjanji akan melakukan evaluasi komprehensif.
Ke depannya, porsi dan materi latihan fisik dipastikan akan ditinjau ulang serta disesuaikan dengan kapasitas dan riwayat kesehatan masing-masing peserta sipil.
