NASIONAL – Pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi lembaga, Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama dari pembenahan ini adalah mengevaluasi dan menyisir kembali titik-titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pendirian dapur umum tersebut benar-benar tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan stunting yang tinggi.
Langkah perbaikan yang krusial ini diambil menyusul tindakan tegas dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah menetapkan status tersangka terkait karut-marutnya tata kelola Program MBG periode 2025–2026.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pada praktik pelaksanaan sebelumnya, pendirian dapur-dapur SPPG terkesan asal bangun tanpa mempertimbangkan urgensi gizi di suatu daerah.
Menurutnya, penentuan lokasi di masa lalu hanya didasarkan pada kedekatan dengan fasilitas pendidikan dasar, tanpa menganalisis peta kerawanan gizi di sekitarnya.
“Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar tidak sih karena ada kondisi tertutup, tidak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut,” ungkap Agustina usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (20/07/2026), seperti dilansir dari Antara.
Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut, pihak BGN saat ini tengah melakukan validasi ulang terhadap target penerima manfaat yang jumlahnya menembus 62,7 juta jiwa.
“Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya,” tegas Agustina menambahkan.
Data puluhan juta jiwa tersebut nantinya akan dikategorikan secara berlapis, sehingga kelompok masyarakat yang kondisinya paling memprihatinkan dapat terlayani secara maksimal.
Evaluasi menyeluruh ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara telah memerintahkan jajaran BGN agar prioritas utama penerima manfaat MBG mutlak difokuskan pada masyarakat di kelompok desil ekonomi terbawah serta kawasan-kawasan yang masuk dalam zona merah darurat stunting.
Terkait dengan hal tersebut, Agustina membeberkan bahwa Presiden menampung dan mengkaji matang berbagai usulan sebelum mengetok palu keputusan mengenai format baru pelaksanaan MBG.
