NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/08/2026).
Program nasional tersebut dimulai dengan 14 proyek PLTS berkapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi.
Peluncuran sekaligus peletakan batu pertama dipusatkan di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk.
Enam provinsi yang masuk tahap awal yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Prabowo mengatakan pengembangan energi surya berskala besar tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo sebagaimana dikutip ANTARA dari acara peluncuran di Jembrana.
Pemerintah memasang target pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun.
Prabowo bahkan menantang jajaran pemerintah dan tim energi untuk mempercepat penyelesaiannya menjadi dua tahun jika memungkinkan.
Target tersebut terbilang besar jika dibandingkan dengan kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia saat ini.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut total kapasitas pembangkit nasional sekitar 88 GW yang berasal dari berbagai sumber, termasuk batu bara, minyak, gas, dan panas bumi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Pemerintah mengarahkannya untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Pembangunan keseluruhan kapasitas 100 GWp ditargetkan selesai pada 2029.
Menurut Prasetyo, pemerintah memperkirakan program tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi biaya listrik sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Potensi energi matahari Indonesia juga masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang telah dimanfaatkan.
Data pemerintah yang disampaikan Prasetyo menunjukkan potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sedangkan kapasitas yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk merealisasikan keseluruhan program PLTS 100 GWp mencapai sekitar Rp1.140 triliun.
“Total investasinya, Bapak Presiden, dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun lebih,” kata Bahlil dalam acara peluncuran di Gilimanuk, sebagaimana dikutip ANTARA.
Menurut Bahlil, penghematan subsidi energi dari program tersebut diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun.
Efisiensi itu antara lain diharapkan berasal dari berkurangnya penggunaan solar karena sebagian pembangkit listrik tenaga diesel digantikan pembangkit berbasis energi surya.
Pemerintah pada 2026 juga menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS bersamaan dengan rencana penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel.
Selain PLTS yang dibangun di daratan, pengembangan program ini mencakup pembangkit surya terapung dan fasilitas yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai.
Bahlil mengatakan Indonesia telah memiliki industri panel surya serta industri baterai penyimpanan listrik di dalam negeri.
Pemerintah berharap pengembangan kedua industri tersebut dapat mendukung pembangunan PLTS dalam skala besar sekaligus mengurangi ketergantungan pada teknologi energi dari luar negeri.
Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap penurunan emisi.
Berdasarkan perhitungan yang dipaparkan Bahlil, jika seluruh kapasitas 100 GWp terealisasi, program tersebut berpotensi menurunkan emisi karbon sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun.
Nilai ekonomi karbonnya diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
Bahlil juga memperkirakan pembangunan PLTS tersebut dapat mengurangi penggunaan diesel hingga sekitar 6 juta kiloliter per tahun secara nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, Kementerian ESDM memproyeksikan program PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan sekitar 5,52 juta kesempatan kerja secara akumulatif, baik di industri panel surya dan baterai maupun pada sektor konstruksi.
Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, bukan jumlah lapangan kerja yang telah terealisasi.
Sementara itu, pemerintah juga mencatat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 secara lebih luas diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi pekerjaan hijau atau green jobs.
Prabowo meminta Kementerian ESDM, Danantara Indonesia, PLN, Pertamina, serta kementerian dan lembaga terkait bekerja bersama mempercepat pengembangan energi nasional.
Selain tenaga surya, pemerintah juga mengandalkan pengembangan panas bumi, peningkatan produksi minyak, dan penemuan sumber gas baru sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan di Bali pada Selasa tersebut dengan demikian bukan pembangunan satu pembangkit berkapasitas 100 GWp di Jembrana.
Angka 100 GWp merupakan target program nasional, sedangkan tahap awal yang diumumkan pemerintah terdiri atas 14 proyek dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp di enam provinsi.
