INTERNASIONAL – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman kehilangan kekuasaan setelah koalisi pendukungnya gagal mempertahankan mayoritas kursi parlemen dalam Pemilihan Umum Israel 2026.
Kondisi politik Netanyahu semakin sulit setelah Presiden Israel Isaac Herzog memilih pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan baru.
Keputusan tersebut diumumkan kantor kepresidenan Israel pada Sabtu (07/11/2026), menyusul hasil pemilu yang tidak memberikan mayoritas mutlak kepada kubu Netanyahu maupun oposisi.
Berdasarkan hasil resmi pemilu yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026), blok partai pendukung Netanyahu hanya memperoleh 53 dari total 120 kursi parlemen Israel atau Knesset.
Jumlah tersebut masih kurang delapan kursi dari batas minimal 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan dua partai yang mewakili warga Arab Israel meraih total 19 kursi.
Meski Partai Likud pimpinan Netanyahu tetap menjadi partai terbesar dengan 27 kursi, koalisi yang mendukungnya tidak lagi memiliki mayoritas di parlemen.
Presiden Isaac Herzog memutuskan memberikan kesempatan pertama kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan setelah melakukan konsultasi dengan partai-partai yang berhasil memperoleh kursi Knesset.
Dalam proses konsultasi tersebut, kelompok partai yang mewakili 67 anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru.
Sebaliknya, Netanyahu hanya mendapatkan rekomendasi dari kelompok partai yang memiliki total 46 kursi.
Sebanyak tujuh anggota parlemen dari partai United Torah Judaism memilih tidak memberikan rekomendasi kepada kedua kandidat.
Menurut keterangan resmi kantor Presiden Israel pada Kamis (05/11/2026), Herzog mengakui pembentukan pemerintahan baru bukan perkara mudah meskipun Eisenkot memperoleh lebih banyak rekomendasi.
Ia menyebut perbedaan pandangan antarpartai masih menjadi hambatan dalam membangun koalisi pemerintahan yang stabil.
Setelah melalui konsultasi lanjutan, Herzog akhirnya memilih Eisenkot untuk menerima mandat pembentukan pemerintahan.
Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (08/11/2026).
Baca Juga : Arab Saudi Diguncang Serangan Susulan, Bandara King Khalid Kembali Jadi Sasaran
Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Militer Israel yang kini memimpin Partai Yashar, akan memperoleh waktu 28 hari untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari apabila diperlukan.
Eisenkot harus memperoleh dukungan mayoritas anggota Knesset agar pemerintahan yang dibentuknya dapat berjalan.
Namun, upaya tersebut diperkirakan menghadapi kesulitan karena blok oposisi yang dipimpinnya baru memiliki 48 kursi.
Dukungan dua partai Arab Israel yang menguasai 19 kursi dapat menjadi faktor penentu.
Apabila seluruh kursi oposisi dan partai Arab digabungkan, jumlahnya mencapai 67 kursi atau melampaui ambang mayoritas parlemen.
Meski demikian, dukungan terhadap pencalonan Eisenkot belum tentu berarti kesepakatan untuk bergabung dalam pemerintahan.
Eisenkot sebelumnya menyatakan keberatan membentuk koalisi formal dengan partai-partai Arab, sementara sejumlah sekutu politiknya juga menolak kerja sama tersebut.
Dalam pernyataan setelah keputusan Presiden Herzog diumumkan, Eisenkot menyerukan pembentukan pemerintahan darurat nasional.
“Sekarang saatnya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala yang mungkin untuk membuktikan bahwa kami layak,” tulis Eisenkot melalui akun media sosial X.
Meskipun kehilangan mayoritas parlemen dan tidak memperoleh kesempatan pertama membentuk pemerintahan, Netanyahu belum secara resmi meninggalkan jabatan Perdana Menteri Israel.
Ia tetap menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan sementara sampai koalisi baru berhasil dibentuk.
Apabila Eisenkot gagal mendapatkan dukungan mayoritas dalam batas waktu yang diberikan, Presiden Herzog dapat memberikan kesempatan kepada kandidat lain untuk membentuk pemerintahan.
Netanyahu masih memiliki peluang memperoleh mandat tersebut apabila proses pembentukan koalisi oleh Eisenkot tidak berhasil.
Jika seluruh upaya pembentukan pemerintahan menemui jalan buntu, Israel berpotensi kembali menyelenggarakan pemilihan umum.
Baca Juga : Disebut Pimpin “Mafia Kaukasus”, Yanis Yushvaev Tewas Ditembak
Karena itu, hasil pemilu kali ini belum dapat disebut sebagai kekalahan final Netanyahu dalam perebutan jabatan perdana menteri.
Namun, kegagalannya mempertahankan mayoritas parlemen menandai perubahan penting dalam peta kekuatan politik Israel.
Di tengah proses pembentukan pemerintahan, Netanyahu dan sejumlah sekutunya mempertanyakan hasil pemilihan umum.
Mereka menyampaikan tudingan mengenai kemungkinan adanya kecurangan, terutama berkaitan dengan perolehan suara partai-partai Arab.
Namun, Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menyatakan tidak menemukan bukti kecurangan sistematis yang memengaruhi integritas hasil pemilu.
Hasil pemilu telah disahkan secara resmi dan diserahkan kepada Presiden Herzog pada Rabu (04/11/2026).
Meski demikian, penyelidikan terhadap dugaan campur tangan pihak asing masih menjadi persoalan terpisah yang diperhatikan otoritas terkait.
Netanyahu juga memperingatkan kemungkinan terbentuknya pemerintahan oposisi yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Di sisi lain, para pendukung Eisenkot menilai pembentukan koalisi baru diperlukan untuk mengakhiri kebuntuan politik.
Hasil Pemilu Israel 2026 berlangsung di tengah perdebatan tajam mengenai kebijakan keamanan, perang di Gaza, dan hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat ultra-Ortodoks.
Sejumlah partai oposisi menginginkan penyelidikan terhadap kegagalan keamanan Israel menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Sementara itu, perbedaan pandangan mengenai pengecualian wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks juga menjadi persoalan penting dalam perundingan koalisi.
Eisenkot diketahui mengkritik sejumlah kebijakan Netanyahu selama perang di Gaza, termasuk penanganan konflik dan kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Perbedaan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kesepakatan antarkelompok politik yang sedang berupaya membentuk pemerintahan.
Dengan kondisi parlemen yang terpecah, arah pemerintahan Israel berikutnya masih bergantung pada hasil perundingan koalisi.
