NASIONAL – Industri media massa di Indonesia menghadapi tekanan ekonomi serius akibat ketimpangan distribusi pendapatan iklan digital.
Dewan Pers mengungkapkan sekitar 80 persen pasar iklan digital dikuasai perusahaan platform teknologi, sementara lebih dari 50.000 perusahaan pers harus bersaing memperebutkan 20 persen sisanya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan media, termasuk terhadap para jurnalis.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, memaparkan persoalan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat yang membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta tersebut, Dahlan merujuk data Wavemaker 2025 yang menunjukkan besarnya penguasaan pasar iklan digital oleh perusahaan platform.
Menurutnya, ketimpangan pendapatan membuat perusahaan pers semakin kesulitan mempertahankan operasional dan membiayai produksi jurnalistik.
Dahlan menilai persoalan tersebut ikut berkontribusi terhadap ribuan kasus PHK yang terjadi di industri media.
Namun, ia tidak menyebut seluruh kasus PHK semata-mata disebabkan oleh penguasaan iklan digital.
Persoalan yang dihadapi perusahaan media tidak hanya terbatas pada berkurangnya pemasukan iklan, tetapi juga perubahan sistem distribusi berita.
Dahlan menjelaskan bahwa keberadaan platform digital pada awalnya membantu perusahaan pers menjangkau lebih banyak pembaca.
Namun, seiring perkembangan teknologi, kendali distribusi informasi dan peluang monetisasi semakin bergeser kepada perusahaan platform.
Dampaknya, perusahaan pers tetap mengeluarkan biaya untuk melakukan peliputan, verifikasi, penyuntingan, dan penerbitan berita, sementara sebagian besar pendapatan iklan digital justru dinikmati platform teknologi.
Sebelumnya, Dewan Pers juga telah menyoroti persoalan tersebut dalam pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Rabu (08/07/2026).
Dalam keterangan resmi yang diterbitkan Dewan Pers, Dahlan menyebut Google, Meta, dan TikTok sebagai tiga perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar iklan digital di Indonesia.
Baca Juga : APBN Minus Rp379,3 Triliun, Pemerintah Pastikan Kondisi Keuangan Negara Masih Aman
“Kondisi ini jelas tidak berkelanjutan bagi industri pers,” kata Dahlan, Kamis (09/07/2026).
Dewan Pers memandang ketimpangan tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan bisnis media, tetapi juga dapat memengaruhi kemerdekaan pers apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kegiatan jurnalistik secara profesional.
Selain kehilangan sebagian besar pasar iklan, industri pers menghadapi tantangan baru setelah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan generatif atau generative artificial intelligence (AI).
Dalam rapat bersama DPR, Dahlan menyebut perkembangan AI sejak November 2022 telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi.
Ia menyatakan lalu lintas kunjungan dan jumlah tampilan halaman yang dikirimkan platform ke situs media mengalami penurunan hingga 70 persen.
Angka tersebut merupakan paparan Dewan Pers mengenai perubahan distribusi kunjungan, bukan hasil pengukuran independen terhadap seluruh situs berita di Indonesia.
Sebelumnya, masyarakat yang mencari informasi melalui mesin pencari umumnya diarahkan menuju situs media untuk membaca berita secara lengkap.
Kini, pengguna dapat memperoleh ringkasan atau jawaban langsung melalui layanan berbasis AI tanpa harus membuka situs berita yang menjadi sumber informasi.
Fenomena tersebut dikenal sebagai zero-click, yakni ketika pengguna mendapatkan informasi tanpa melakukan klik menuju laman sumber.
Dahlan mengkhawatirkan perubahan tersebut semakin mengurangi kunjungan pembaca sekaligus memperkecil peluang perusahaan pers memperoleh pendapatan dari iklan.
Di sisi lain, penggunaan karya jurnalistik oleh sistem AI turut memunculkan persoalan mengenai perlindungan hak ekonomi perusahaan pers dan kompensasi atas pemanfaatan konten.
Menghadapi tekanan tersebut, Dewan Pers meminta penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik, khususnya dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Dewan Pers menilai hak ekonomi perusahaan pers perlu mendapatkan pengaturan yang jelas dan dibedakan dari hak cipta individual.
Perlindungan tersebut bertujuan memastikan perusahaan media memperoleh manfaat ekonomi yang adil ketika karya jurnalistiknya dimanfaatkan secara komersial oleh platform digital.
Baca Juga : Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Raffi Ahmad Disorot, KPK Akhirnya Buka Suara
Dalam pembahasan bersama DPR, Dewan Pers juga mengusulkan agar perusahaan yang memperoleh kompensasi memenuhi standar pengelolaan perusahaan pers.
Persyaratan yang disampaikan antara lain berbadan hukum, memiliki sedikitnya lima karyawan, membayar upah di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta menyediakan jaminan kesehatan.
Persyaratan tersebut masih merupakan usulan dalam pembahasan perlindungan hak ekonomi, bukan ketentuan baru yang telah ditetapkan melalui revisi undang-undang.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, turut menyoroti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Aturan yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights tersebut diterbitkan pada 20 Februari 2024 dan mulai berlaku pada 20 Agustus 2024.
Regulasi itu mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan pers serta menjalin kerja sama dalam pemanfaatan konten berita.
Namun, Totok menilai pelaksanaannya belum optimal.
Ia merujuk tingkat kepatuhan platform terhadap mekanisme pengawasan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang disebut masih rendah.
Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme kompensasi bagi perusahaan pers tidak hanya mengandalkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tetapi turut membuka peluang kerja sama langsung antarpelaku usaha melalui skema business-to-business (B2B).
Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI turut membahas penguatan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial melalui platform digital.
Anggota Baleg DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, meminta perusahaan platform menjelaskan mekanisme perlindungan terhadap penggunaan karya digital, termasuk foto, video, dan musik.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerangka hukum hak cipta di tengah perubahan industri digital yang semakin cepat.
Bagi industri pers, pengaturan hubungan ekonomi dengan perusahaan platform menjadi salah satu persoalan penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan media serta memastikan kegiatan jurnalistik tetap dapat dibiayai secara berkelanjutan.
