NASIONAL – Sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih tidak mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Partai Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak mengajukan kandidat tertentu. Mereka menilai pengusulan dua nama calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sikap tersebut muncul menjelang proses pemilihan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (02/12/2026).
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY, dikutip dari keterangan resmi DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Menurutnya, Demokrat menghormati mekanisme konstitusional dan menyerahkan proses pengusulan kepada Prabowo.
Sikap tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
AHY mengajak masyarakat memberikan ruang bagi proses ketatanegaraan agar berlangsung sesuai aturan tanpa mengganggu jalannya pemerintahan.
“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Partai Golkar mengambil sikap serupa. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melcias Markus Mekeng, menyatakan pihaknya tidak akan menyodorkan nama calon wakil presiden kepada Presiden.
Dalam keterangan yang dipublikasikan melalui situs resmi MPR RI, Mekeng mengatakan kewenangan mengajukan dua nama calon berada di tangan Prabowo.
Baca Juga : Gibran Mundur, AHY Tegaskan Partai Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti
“Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng juga berpandangan bahwa kandidat yang dipilih tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
Menurutnya, Presiden dapat mempertimbangkan figur dari kalangan partai politik maupun profesional, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Golkar berharap proses pengisian kekosongan jabatan tersebut dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut agar pemerintahan kembali memiliki presiden dan wakil presiden yang definitif.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga memastikan partainya tidak mendorong kader untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan sejumlah ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
“Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” kata Zulkifli.
Meski demikian, Zulkifli mengungkapkan Prabowo memberikan waktu sekitar satu pekan kepada para ketua umum partai untuk membahas figur yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.
Setelah pembahasan internal, para pimpinan partai direncanakan kembali berdiskusi dengan Presiden.
Zulkifli juga membuka kemungkinan calon wakil presiden berasal dari Partai Gerindra, tetapi keputusan pengusulan tetap berada di tangan Prabowo.
Partai NasDem turut menyerahkan pemilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan partainya tidak mengajukan nama tertentu karena memahami bahwa kewenangan tersebut berada pada Presiden.
Meski tidak menyodorkan kandidat, NasDem memberikan pandangan mengenai kriteria sosok yang dinilai diperlukan untuk mendampingi Prabowo.
Hermawi menyebut calon wakil presiden sebaiknya memiliki kecerdasan, wawasan global, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden.
Menurut Hermawi, latar belakang calon, baik berasal dari partai politik maupun kalangan profesional, bukan persoalan utama. NasDem lebih menitikberatkan pada kemampuan figur tersebut menjalankan tugas pemerintahan.
Sementara itu, PKB membantah kabar yang menyebut partainya mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Baca Juga : Resmi! MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru pada 2 Desember
Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, memastikan tidak ada pembahasan internal mengenai pencalonan Muhaimin.
Menurut Khozin, PKB lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian persoalan hukum dan konstitusi yang sebelumnya berkaitan dengan polemik Gibran.
Ia menyebut partainya tidak memiliki agenda politik untuk mengajukan calon wakil presiden.
Khozin juga menyatakan bahwa pengusulan kandidat merupakan kewenangan Presiden Prabowo sesuai ketentuan konstitusi.
Berbeda dengan partai-partai yang menyatakan tidak mengajukan nama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan masukan terkait latar belakang calon wakil presiden.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan Prabowo mempertimbangkan figur yang memiliki kemampuan kuat dalam bidang ekonomi.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ujar Mardani dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mardani, kemampuan mengelola persoalan ekonomi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih wakil presiden.
PKS berharap sosok yang nantinya terpilih mampu bekerja sama dengan Presiden dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional.
Pengisian jabatan wakil presiden dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak diterimanya pengunduran diri tersebut.
MPR kemudian menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026).
Dari rapat tersebut, MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu (02/12/2026).
MPR juga memutuskan untuk meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden yang selanjutnya diproses sesuai mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
