NASIONAL – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah melalui proses panjang selama 18 tahun ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik hilangnya ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment dari aturan tersebut.
Selain persoalan substansi, ICW bersama koalisi masyarakat sipil juga mempertanyakan keterbukaan proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi publik secara memadai.
RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebelumnya disetujui menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut merupakan salah satu perkembangan penting dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya.
Namun, melalui dokumen bertajuk Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Tolak RUU Perampasan Aset Palsu, ICW menilai sejumlah ketentuan yang sebelumnya diperjuangkan masyarakat sipil justru tidak tercantum dalam regulasi yang disahkan.
Salah satu kritik utama ICW adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, yakni konsep hukum mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik yang secara signifikan tidak dapat dijelaskan berdasarkan penghasilan sahnya.
Ketentuan tersebut sebelumnya dibahas dalam rancangan pemerintah pada 2023, tetapi tidak lagi tercantum dalam draf RUU tertanggal 16 November 2026.
Menurut ICW, penghilangan ketentuan itu berpotensi membatasi kemampuan negara dalam menangani kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi dapat menjadi salah satu indikasi awal yang perlu ditelusuri dalam pemberantasan korupsi.
ICW menilai pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar seharusnya menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan.
Organisasi tersebut mengaitkan kritiknya dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Pasal 20 UNCAC mendorong negara peserta mempertimbangkan kriminalisasi peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar, dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.
Selain persoalan kekayaan tidak wajar, ICW juga menyoroti perubahan batas nilai aset yang dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Dalam rancangan pemerintah tahun 2023, batas tersebut ditetapkan sebesar Rp100 juta.
Baca Juga : DPR Bakal Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini, Seluruh Fraksi Sudah Sepakat
Sementara dalam ketentuan yang disetujui DPR, nilai aset paling sedikit ditetapkan sebesar Rp1 miliar ketika diperoleh.
Kenaikan batas nilai tersebut dipersoalkan ICW karena dinilai dapat mempersempit cakupan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan.
Meski demikian, batas Rp1 miliar tersebut tidak berarti seluruh aset di bawah nilai itu otomatis kebal dari penyitaan atau perampasan berdasarkan ketentuan hukum pidana lainnya.
Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana atau non-conviction based forfeiture tetap dipertahankan dalam undang-undang yang disahkan.
Melalui mekanisme tersebut, perampasan aset dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.
Namun, perampasan tetap harus melalui proses pembuktian dan putusan pengadilan sesuai ketentuan undang-undang.
Catatan berikutnya berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan undang-undang yang tidak berlaku surut atau nonretroaktif.
ICW mengkhawatirkan pembatasan tersebut membuat mekanisme baru perampasan aset tidak dapat digunakan untuk menjangkau hasil tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku.
Persoalan ini dinilai penting karena sejumlah perkara korupsi masa lalu masih menyisakan persoalan pemulihan kerugian negara.
Selain itu, ketentuan pemberlakuan undang-undang yang baru dimulai 12 bulan setelah diundangkan juga menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil.
Kritik tersebut berkaitan dengan seberapa jauh regulasi baru mampu menjawab persoalan pengembalian aset hasil tindak pidana yang selama ini belum terselesaikan.
ICW juga menyoroti pengaturan kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang dibentuk oleh Presiden.
Menurut organisasi tersebut, pengaturan kelembagaan yang bergantung pada kekuasaan eksekutif menimbulkan pertanyaan mengenai independensi pengelolaan serta pengawasan aset hasil tindak pidana.
Kekhawatiran serupa disampaikan Transparency International Indonesia dalam pernyataan resminya pada Jumat (20/11/2026).
Transparency International Indonesia menyambut hadirnya instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan aset, tetapi meminta agar pelaksanaannya dilengkapi mekanisme pengawasan yang independen.
Organisasi itu mengusulkan seleksi terbuka terhadap pengelola dan pengawas aset, audit independen, pembatasan rangkap jabatan, serta keterbukaan informasi mengenai penilaian dan penjualan aset.
Pengawasan tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas dikelola secara akuntabel.
Persoalan keterbukaan pembahasan juga berlanjut ke ranah etik DPR.
ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan undang-undang yang dinilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan.
Baca Juga : RUU Perampasan Aset Akhirnya Rampung
Koalisi sebelumnya telah meminta akses terhadap rancangan undang-undang, naskah akademik, serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi dasar pembahasan.
Menurut ICW, keterbatasan akses terhadap dokumen membuat masyarakat kesulitan mempelajari dan memberikan masukan secara langsung terhadap rumusan pasal yang sedang dibahas.
Kondisi tersebut dipersoalkan karena partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tidak hanya berkaitan dengan kesempatan menghadiri rapat, tetapi juga akses terhadap substansi yang sedang dirumuskan.
Laporan kepada MKD merupakan pengaduan dugaan pelanggaran etik dan bukan keputusan yang menyatakan pimpinan DPR terbukti melakukan pelanggaran.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah anggapan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara tertutup.
Habiburokhman menyatakan pembahasan telah melibatkan berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, hingga pembahasan bersama pemerintah.
Ia juga menyebut tahapan pembahasan dapat disaksikan melalui siaran TV Parlemen dan kanal resmi DPR.
“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman, Jumat (20/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dalam pembahasan.
Menurutnya, sekitar 90 pihak mengajukan diri, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu.
Ia juga menyatakan ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis kepada Panitia Kerja RUU Perampasan Aset.
Terkait penghilangan aturan kekayaan tidak wajar, Habiburokhman menyebut keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia dan karakter UU Perampasan Aset sebagai aturan hukum acara.
Menurutnya, undang-undang tersebut difokuskan pada tata cara penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Habiburokhman mengatakan terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat dan para ahli mengenai perlu tidaknya pengaturan illicit enrichment.
Karena itu, DPR memutuskan tidak memasukkan ketentuan tersebut dalam undang-undang yang disahkan.
Sementara itu, Transparency International Indonesia meminta pemerintah dan DPR memublikasikan naskah final beserta dokumen pembahasannya untuk memungkinkan evaluasi independen terhadap substansi maupun proses pembentukan undang-undang.
Organisasi tersebut juga mendorong agar pelaksanaan perampasan aset tetap memperhatikan perlindungan hak pihak ketiga, mekanisme keberatan, kontrol pengadilan, serta pemulihan hak korban tindak pidana.
















