NASIONAL – Di tengah desakan publik agar pemerintah fokus menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, Badan Gizi Nasional (BGN) justru memicu polemik baru.
Lembaga yang memotori proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) ini kedapatan menggelontorkan dana hingga Rp1,57 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 murni untuk membeli sikat dan semir sepatu.
Berdasarkan penelusuran data realisasi pada sistem Inaproc yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat belasan paket pengadaan bernilai fantastis yang dialokasikan khusus untuk kelengkapan alas kaki tersebut.
Barang-barang ini diklaim sebagai bagian dari fasilitas sandang bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Data dokumen elektronik menunjukkan sejumlah nilai kontrak yang sangat bervariasi namun bernilai raksasa. Salah satu paket dengan nama “SEMIR” bahkan menyentuh angka Rp610.231.050, yang dimenangkan oleh PT Gajah Mitra Paragon.
Terdapat pula paket “SIKAT SEMIR” yang dimenangkan oleh penyedia yang sama dengan nilai kontrak Rp158.627.700, serta beberapa paket lain dari berbagai perusahaan penyedia yang nilainya berkisar antara Rp17,4 juta hingga ratusan juta rupiah.
Hal yang paling menuai sorotan adalah temuan ketimpangan harga yang mencolok antara nilai di katalog elektronik (e-purchasing) dengan harga di pasaran terbuka.
Berdasarkan rincian etalase PT Gajah Mitra Paragon, satu buah semir sepatu merek Kiwi dibanderol dengan harga Rp54.999 hingga Rp56.000.
Angka tersebut dinilai tidak masuk akal, mengingat harga jual produk serupa dengan merek yang sama di berbagai platform marketplace rata-rata hanya berada di kisaran Rp30.000.
Selisih harga yang hampir mencapai dua kali lipat ini memunculkan kecurigaan publik mengenai proses survei harga dan pengawasan pengadaan barang di tubuh BGN.
Menanggapi fenomena pembengkakan harga pengadaan di lembaga negara tersebut, Manajer Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, melontarkan kritik keras.
“Praktik seperti ini justru menunjukkan adanya potensi inefisiensi, bahkan membuka ruang penyimpangan. Pengadaan barang dan jasa seharusnya mengacu pada standar biaya yang rasional dan berbasis harga pasar,” tegas Betta pada Selasa (14/04/2026), seperti dikutip dari BNBC.
Menurut Betta, selisih harga yang begitu signifikan membuka peluang lebar terjadinya moral hazard, mulai dari dugaan mark-up, pengaturan vendor, hingga praktik gelap yang merugikan keuangan negara di tengah instruksi efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan tertulisnya sebelumnya sempat membela kebijakan pengadaan lembaganya.
Ia berdalih bahwa seluruh pengadaan telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata personel di lapangan dan mematuhi regulasi.
“Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ujar Dadan pada Senin (13/04/2026).
Kendati demikian, alokasi anggaran miliran rupiah untuk sikat dan semir sepatu ini tetap dianggap mencederai nalar publik.
Pasalnya, tugas utama BGN adalah memberantas kelaparan dan masalah gizi buruk, bukan mempertebal fasilitas sandang operasional hingga mengabaikan efisiensi dasar.
