NASIONAL – Pihak Istana Kepresidenan merespons keras kemunculan skandal dugaan jual beli proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menyikapi sengkarut yang berujung pada perombakan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut, pemerintah kini tengah menggelar audit internal secara menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah audit ini merupakan wujud nyata dari evaluasi berkesinambungan.
Tujuannya tak lain untuk memastikan kelancaran operasional lembaga yang menjadi ujung tombak perbaikan gizi masyarakat tersebut.
Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa (02/06/2026).
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” ungkap Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media.
Menurut Prasetyo, BGN memiliki peran yang sangat krusial dalam menyukseskan agenda prioritas negara.
Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola kelembagaan yang kokoh, sinergi lintas sektoral yang efisien, serta sosok pemimpin yang mampu menjamin kelancaran program agar tepat sasaran, akuntabel, dan tepat waktu.
Buntut dari rentetan evaluasi ini, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari kursi Kepala BGN.
Dua wakilnya, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya, juga turut dicopot dari jabatannya.
Sebagai nakhoda baru untuk membenahi lembaga tersebut, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Adapun posisi wakil yang kosong kini dipercayakan kepada Agustina Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono.
Terkait ranah hukum dalam kasus jual beli titik dapur MBG, sindikat penipuan ini mulai terendus usai puluhan warga yang merasa dirugikan melapor ke pihak berwajib.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum telah mengantongi sedikitnya 20 laporan resmi dari para korban penipuan berkedok proyek pemerintah ini.
Praktik lancung ini setidaknya telah terdeteksi secara nyata di dua wilayah berbeda. Di Kota Batam, pihak kepolisian tengah mendalami indikasi transaksi penjualan dua lokasi SPPG yang nilainya mencapai Rp400 juta.
Sementara itu, di wilayah Jawa Barat, estimasi kerugian materiil diperkirakan menyentuh angka Rp1,9 miliar yang dialami oleh 21 orang korban.
Melihat pola kejahatan dan menelusuri barang bukti yang telah terkumpul, pihak BGN menyimpulkan dan menduga kuat bahwa aksi penipuan proyek dapur gizi ini didalangi oleh sebuah kelompok mafia atau sindikat kejahatan yang bergerak secara terstruktur dan terorganisasi dengan rapi.
